Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Zezen Zainal M

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada 2018 mendatang bakal menyedot dana sebesar Rp 1,9 triliun.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku harus menyicil dana pelaksanaan pilkada dalam dua kali tahun anggaran, menyusul tahun ini APBD sudah menghabiskan dana Rp 2 triliun untuk PON IX Jabar.

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, mengatakan keputusan menyediakan anggaran pilgub Jabar dalam dua termin tepat dan rasional. Sehingga program-program pembangunan lainnya tak terganggu.

Meski demikian, Pemprov Jabar berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan keuangan untuk membiayai pilgub Jabar agar beban APBD Jabar tidak terlalu berat.

"Kemampuan (APBD) kita terbatas. Jadi menyicil (dianggarkannya). Jangan sekaligus di 2018 agar pembangunan berjalan terus," kata Deddy usai rapat paripurna di DPRD Jabar mengenai pembentukan 'Panitia Khusus Tentang Rancangan Peraturan Daerah Dana Cadangan APBD Pemprov Jabar untuk Pilgub 2018', di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Bandung, Senin (15/8/2016).

Deddy juga berharap setiap kabupaten atau kota di Jabar turut berpartisipasi mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban APBD Jabar.

Partisipasi tiap kabupaten atau kota di Jabar sangat penting, mengingat pelaksanaan pilgub Jabar serentak dengan pemilihan kepala daerah di 16 kabupaten atau kota di Jabar.

"Mau enggak mau (daerah harus ikut membiayai). Masak enggak ada pilkada. Besarannya seperti apa, kontribusinya bagaimana, nanti akan dibahas," jelas pria yang akrab disapa Demiz itu.

Dalam sidang paripurna tadi DPRD Jabar resmi membentuk Pansus yang akan membahas teknis pembiayaan Pilgub Jabar 2018.

Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pembahasan tersebut diharapkan tuntas sebelum 31 Agustus mendatang.

Ineu mengakui bila mengalokasikan anggaran pilgub Jabar dalam satu tahun anggaran, Pemprov Jabar akan sulit memenuhinnya dan dikhawatirkan bakal mengganggu program pembangunan lainnya.

"Tidak mungkin kita penuhi sendiri," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Anggaran yang dibutuhkan Pemprov Jabar untuk membiayai Pilgub Jabar dan pilkada serentak pada 2018 mendatang, lanjut Ineu, berdasarkan perhitungan terakhir diperkirakan mencapai Rp 1,9 triliun.

"Makanya (kebutuhan dana Pilgub dan pilkada serentak) ini harus di-support. Berapa support pemerintah pusat, berapa support daerah," beber Ineu.

Adanya dukungan anggaran untuk membiayai pilgub Jabar dan pilkada serentak dimungkinkan oleh aturan. Menurut Ineu, ada aturan mengharuskan pemerintah pusat dan kabupaten atau kota yang menggelar pemilihan kepala daerah ikut berpartisipasi dalam pembiayaannya.

"Dalam aturan itu harus ada (kontribusi bantuan anggaran), apalagi 16 kabupaten atau kota yang akan menggelar pilkada. Tidak mungkin enggak menyiapkan," ungkap dia.

Pansus yang dibentuk akan membahas seluruh kebutuhan biaya untuk pilgub Jabar 2018. Dalam pembahasannya, pansus akan bekerjasama dengan instansi vertikal terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bapilu), Kepolisian, dan TNI.

"Tentu nanti ada juga dari kabupaten/kota. Yang penting ada frame-nya dulu, bahwa dana cadangan (untuk menyicil biaya pilgub) ini bisa dialokasikan," jelas Ineu.