LBH Unhas Paparkan Pendampingan Terhadap Pedagang Pasar Sentral Makassar
tim bantuan hukum Unhas mendampingi para pedagang pasar sentral pada persoalan penentuan harga kios di Pasar Sentral Makassar
Editor: Sugiyarto
Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Gabungan Asosiasi Pedagang Makassar Mal (APMM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar konferensi pers di Kafe Country Coffee Resto (CCR)Minggu (28/8/2016).
Jumpa pers ini terkait hasil pendampingan tim bantuan hukum Unhas kepada para pedagang pasar sentral pada persoalan penentuan harga kios di Pasar Sentral Makassar
Seperti yang diketahui, pihak pengembang PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR)menawarkan harga lods sebesar Rp90-150 juta per meter.
Sementara itu, berdasarkan hasil kalkulasi pedagang dan tim teknis dari Fakultas Teknik Unhas, mereka mengusulkan agar harga kios di Pasar Sentral sebesar Rp28 juta per meter.
Ketua LBH Unhas Muh Hasrul dalam konfrensi pers tersebut mengatakan, pihaknya siap menempuh jalur hukum jika tak menemui kesepakatan dengan pihak MTIR terkait persoalan harga itu.
"Kami telah melakukan persuratan resmi kepada pihak kuasa hukum PT MTIR, Wali Kota Makassar, dan KADIN Sulsel tentang penentuan harga yang disepakati oleh pedagang berdasarkan perhitungan tim ahli Unhas yaitu sebesar Rp28.260.400 per meter persegi," ungkapnya.
Selain itu juga disepakati bersama para pedagang jika dua minggu sejak dikirimkannya surat tersebut tidak mendapat respon maka akan ditempuh jalur hukum ke Kejati Sulsel dan KPK.
"Intinya ini masyarakat masih baik semua tidak mau bersoal hukum. Namun jika terakhir tidak dilakukan kesepakatan (pedagang dan pengembang) mengenai harga dan kapan bisa masuk kami akan mengambil langkah hukum," terang Hasrul.
"Kasihan nasib para pedagang yang sudah enam tahun berjualan di jalan dan tak ada kepastian bagi mereka," tutur Hasrul.
Lebih lanjut Hasrul menjelaskan, seharusnya 1700 pedagang lama, dikembalikan haknya terlebih dulu, sebab mereka adalah pemilik resmi kios yang kemudian terbakar.
"Harusnya mereka pedagang lama dimasukkan kembali, dan tidak perlu bayar karena sudah pernah melakukan kontrak," terang Hasrul. (*)