TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG- Memasuki musim penghujan, sejumlah daerah di Jawa Tengah masuk kategori rawan bencana.

Maka Pemerintah Provinsi Jateng diminta memaksimalkan peran desa tanggap bencana yang telah terbentuk.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusman Abdullah mengatakan, butuh sinergi semua pihak agar peristiwa bencana alam dapat diminimalisasi kerugiannya.

Mengingat di sejumlah sungai besar di Jateng, rawan terjadi banjir bandang. Bahkan ada 2.024 desa dari dari 7.809 desa se Jateng kategori rawan longsor.

“Di Jateng ada beberapa daerah rawan tsunami di antaranya Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo,” katanya, Jumat (30/9).

Politikus PKS ini mengimbau, masyarakat agar mulai waspada dan bisa memahami adanya potensi-potensi bencana di lingkungannya.

Selain itu juga diharapkan terus memantau keberadaan Early Warning System (EWS) yang dipasang oleh pemerintah.

“Peran masyarakat yang bisa dilakukan adalah membuat sumur resapan air. Karena cara ini selain bisa mengurangi volume air yang mengalir ke sungai, juga dapat menjaga kestabilan air bawah tanah,” katanya.

Ia menyebutkan, berdasar data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Agustus 2016, ada 32 dari 35 daerah di Jateng memiliki indeks rasio bencana (IRB) yang cukup tinggi.

Data menunjukkan daerah di wilayah selatan Jateng memiliki IRB paling tinggi.

Di antaranya Cilacap ada 123 bencana, Banyumas ada 84 bencana, Purbalingga ada 33 bencana, Banjarnegara ada 21 bencana, Kebumen adan 38 bencana dan Purworejo ada 28 bencana.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Pemprov Jateng telah menyiapkan berbagai logistik bantuan untuk korban bencana alam agar penanganannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

“Logistik dan sebagainya sudah siap semua, ketika bencana terjadi Anda boleh cek di lapangan, BPBD, Tagana, dan pemkab (semua) turun," kata Ganjar.

Ia mengungkapkan, bahwa upaya-upaya pengurangan risiko bencana terus dilakukan oleh semua pihak terkait, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana.

Mitigasi bencana ini juga memanfaatkan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah.

“Diharapkan sekarang lebih banyak peringatan dini karena kita tidak pernah tahu kapan bencana terjadi," ujarnya.

Untuk antisipasi datangnya bencana alam di berbagai daerah, pihaknya telah meningkatkan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota, Tagana, dan berkirim surat ke para Bupati dan Wali Kota untuk bersiaga.

Pada 4 Oktober mendatang, BPBD Jateng akan menggelar rapat koordinasi dengan BNPB dan BPBD Kabupaten/Kota se Jateng.

Secara bersamaan, BPBD Kabupaten/Kota juga diminta menyiapkan siaga darurat mulai awal Oktober. (*)