Pemkab Malang Tak Kasih Bantuan Hukum untuk Kepala BKD Penerima Suap

Laporan Wartawan Surya, Sri Wahyunik

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah Kabupaten Malang tak memberikan bantuan hukum kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Suwandi, yang tertangkap menerima suap.

"Ini pidana yang dilakukan personal, jadi tidak ada pendampingan hukum dari Pemkab Malang. Pakai pengacara sendiri," ujar Bupati Malang Rendra Kresna saat ditelepon Surya, Kamis (27/10/2016).

Baca: Rumah Kepala BKD Penerima Suap Bergaya Joglo, Berikut Penampakannya

Pemkab Malang akan kooperatif dengan penyidik Polres Malang Kota jika membutuhkan data dan dokumen terkait penangkapan Suwandi dalam kasus pungutan liar tersebut.

"Kami akan kooperatif dan siap membantu jika polisi membutuhkan data terkait itu," ia bersungguh-sungguh dengan ucapannya itu.

Baca: Mau Pindah Tugas, Guru Suap Kepala BPD Kabupaten Malang

Rendra yang dua hari terakhir berada di Bandung, memutuskan pulang pada Kamis (27/10/2016) sore, untuk memberi penjelasan tentang pungli kepada media secara langsung.

Baca: Kepala BKD Kabupaten Malang Tertangkap Polisi Menerima Uang Pelicin

Unit Pidana khusus Polres Malang Kota menangkap Suwandi di rumahnya, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Selasa (25/10/2016) malam.

Dia diduga ia menarik pungli Rp 3 juta dari total uang Rp 18 juta untuk kepindahan seorang pegawai negeri sipil dari Kalimantan ke Kabupaten Malang.