"Akan tetapi mengatasi kebocoran APBN dengan membebankan biaya tinggi kepada masyarakat, tidaklah terdengar sebagai cara yang bijak untuk menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang 'katanya' merakyat," ujarnya.

Lebih memalukan lagi, berbagai keterangan pers yang mewakili Pemerintah dan DPR di media massa nasional, terkesan saling melempar tanggungjawab dan minim koordinasi di masa pemerintahan yang memasuki tahun ketiga ini.

"Antara Kepala Kepolisian RI, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan bahkan Presiden sendiri, menambah kebingungan di pihak masyarakat," terangnya.

Masuknya investasi negara asing di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Kalbar, membuat Bumi Khatulistiwa kebanjiran Tenaga Kerja Asing (TKA), hingga Kalbar dijuluki 'Surganya' pekerja asing.

Beberapa kasus ditemukannya penyalahgunaan bebas visa untuk bekerja, menjadi pukulan telak bagi pemerintah dalam melakukan proteksi terhadap serbuan para pekerja asing yang didominasi oleh TKA asal negara RRC.

"Menghancurkan kehidupan buruh di negara ini, dengan mendatangkan kuli-kuli asing, apakah ini janji tentang 10 juta lapangan kerja yang digelorakan pemangku kebijakan tertinggi, Presiden yang terpilih dengan uang rakyat Rp 7,9 triliun," jelas Suriansyah.

Melihat kondisi ini, Aliansi Mahasiswa Kalbar menyatakan sikap, mendesak Presiden RI, Ir Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan tarif dasar listrik untuk rakyat kecil pelanggan daya 900 VA.

"Menolak secara tegas PP No 60 tahun 2016 dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP tersebut. Kemudian, mendesak pemerintah untuk mengembalikan harga kebutuhan pokok di pasar, sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selanjutnya, AMKB menuntut pemerintah untuk menindak tegas imigran gelap dan TKA ilegal. Serta menerapkan kebijakan yang sesuai kebutuhan pro kepada rakyat Indonesia.