Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Pembubaran paksa Pekan Olahraga dan Seni Waria, di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Kamis (19/1/2017) lalu, menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Salah satu orang yang menyayangkan pembubaran paksa tersebut adalah Prof Halilintar Latief.

Guru Besar yang juga merupakan pemerhati Bissu ini mempertanyakan pihak yang menolak keberadaan para waria khususnya Bissu.

"Masyarakat Bugis ini menerima keberadaan waria, apalagi Bissu karena merupakan bagian dari budayanya, tapi entah mengapa ada saja kelompok yang menolaknya," kata Halilintar.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan waria dan Bissu tersebut bernilai edukasi dan tak pantas dihalangi, apalagi para waria memasukkan lomba MTQ, dan tak lagi acara fashion show.

"Sangat disayangkan ini berulang lagi. Baru kali ini porseni ada lomba tilawah adzan dan lain-lain, ini edukasi positif untuk waria tapi kenapa dihambat. Dulu mode show itu memang aneh, tapi ini sudah bagus kok masih dihambat," sesalnya.

"Saya prihatin dengan kondisi ini, dan bagaimana supaya ini bisa diselesaikan. SOP perizinan juga harus bisa diperjelas juga agar tak menghalangi seseorang khususnya waria atau Bissu untuk berkarya," kata dia.

Ditanya soal apakah para waria atau bissu tersebut menista agama atau idak, Halilintar dengan tegas mengatakan itu tidak menista agama.

"Menistakan dari mana, apa hak seseorang berkata seperti itu kepada waria, apakah waria bukan muslim atau atau penganut agama lain yang tak boleh beribadah. Kita tak mau lagi kembali ke masa di mana waria sangat dianggap rendah," kata dia.

"Banyak kerugian yang mereka rasakan, dari materialnya mereka berusaha membangun harga diri bertahun-tahun dengan gotong royong dan swadaya tapi kegiatannya masih dilarang. Rasa trauma itu yang akan lama dihilangkan," ujar dia.

Sebelumnya, Porseni waria se-Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kabupaten Soppeng, 19-22 Januari 2017, dibubarkan secara paksa oleh Polres Soppeng yang dipimpin Wakapolres Soppeng Kompol Catur BS.

Polres Soppeng beralasan, pembubaran ini karena pihak panitia belum mengantongi izin resmi dari Polda Sulsel.