TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Pengembangan Perfilman Pusat dan Daerah sebagai upaya perkuat peran pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan perfilman nasional.

Rakor ini digelar seiring dengan mulai bangkitnya perfilman nasional yang selama ini dinilai mengalami penurunan kualitas termasuk dalam jumlah penonton.

"Sangat penting peran pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi harapan kalangan perfilman dalam memajukan dan mengembangkan perfilman nasional," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam pembukaan Rakor di P4TK Seni dan Budaya, Yogyakarta, Kamis (16/2/2017) malam.

Hadirnya pemerintah dalam dunia perfilman nasional, Mendikbud mengimbau pemerintah daerah dapat mengangkat keunikan dari potensi lokal daerah masing-masing.

Hal tersebut perlu dilakukan karena film merupakan sarana yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa dan ketahanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca: Nia Novitasari Asal Indonesia Juara Kontes Bahasa Jepang di Mito Ibaraki

"Kita harus berani betul menggali keunikan dan keanekaragaman dari masing-masing daerah dengan menggali segala potensi yang ada. Dan yang tahu potensi itu adalah orang daerah itu sendiri. Saya sangat mendukung dalam memperkuat pola pembinaan, pola atau upaya kita untuk membangkitkan perkembangan film-film di daerah, dan menggali keunggulan lokal masing-masing," kata Muhadjir.

Mendikbud memberikan pandangan, jika masing-masing daerah mengangkat keunikan daerahnya sendiri, dan setiap provinsi dapat memproduksi keunikan tersebut, maka dunia perfilman Indonesia akan memproduksi film yang sangat banyak.

"Coba kita bayangkan, jika masing-masing provinsi dapat memproduksi dua film per tahun, maka itu akan luar biasa Indonesia mampu memproduksi sekitar 68 film per tahun, dan ini dapat menggairahkan pelaku perfilman dalam produksi film," jelas Mendikbud.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi menjelaskan bahwa upaya untuk memperkuat peran pusat dan daerah, Kemendikbud menyelenggarakan Rakor dan Sinkronisasi Pengembangan Perfilman.

"Dengan diselenggarakannya Rakor tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah film-film Indonesia yang bertema nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan pengembangan karakter bangsa, serta meningkatkan jumlah sineas-sineas muda yang tertarik menggali nilai budaya Indonesia," jelas Didik.

Rakor yang dihadiri oleh 182 peserta, baik dari pemerintah pusat dan daerah dan para pemangku kepentingan bidang perfilman ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 sampai dengan 18 Februari 2017, dengan membahas empat topik pembahasan.

Topik yang bibahas adalah tindak lanjut kebijakan perfilman di daerah, perencanaan program bidang perfilman di daerah, pemanfaatan fasilitas perfilman milik pemerintah daerah dan UPT, serta pembinaan komunitas film di daerah.

Selain empat topik pembahasan tersebut, turut hadir dalam rakor ini Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah, yang membahas tentang Peran Daerah dalam Pengelolaan Perfilman sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2009, tentang Perfilman, dan Undang-Undang nomor 23 thn 2014, tentang Pemerintahan Daerah.