Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Sebagai garda terdepan NKRI, Kalimantan Utara bersana Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaksanakan program Garda Batas.

Program ini menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat desa-desa terluar dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di garis batas negara.

Samuel ST Padan, Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kalimantan Utara mengemukakan, instansinya tahun ini bersama BNPP akan mulai menjalankan program Garda Batas pada awal semester II tahun 2017 ini.

"Untuk tahun 2017 kami menyelenggarakannya di Sebatik. Sebetulnya, masyarakat desa di Sebatik dibawa ke Jakarta. Akan tetapi cost-nya tinggi. Sehingga kami meminta BNPP yang langsung ke Sebatik memberi pembinaan," ujarnya saat disua Tribun, pukul 14.20 Wita.

Masyarakat desa terluar akan diberi tugas sebagai penjaga, pemelihara, dan pemerhati, dan pembangun daerah perbatasan.

Contoh konkretnya, masyarakat akan dilibatkan langsung dalam penjagaan patok-patok batas secara rutin.

Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergeseran juga hilangnya patok.

"Masyarakat nanti akan membantu tugas aparat. Penjagaan kedaulatan memang menjadi tugas bersama, bukan hanya aparat. Jika masyarakat aktif, tentu bisa juga ikut menghalau aktivitas penyelendupan narkoba dan minuman keras termasuk pergerakan manusia 24 jam ," ujarnya.

Setelah Sebatik, program Garda Batas dilaksanakan pula di Krayan, Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Apau Kayan, Bahau, dan Pujungan pada tahun selanjutnya (2018).

Baca: Tiga Titik Lokasi Penempatan TNI di Perbatasan Harus Dibebaskan dari Status Hutan

"Program ini akan dilaksanakan cepat, agar tuntas cepat. Karena panjang garis batas perbatasan di Kalimantan Utara sampai 1.038 kilometer. Ini harus dikawal bersama," ujarnya.

Selain Garda Batas, instrumen yang bisa menjadi penangkal kedaulatan NKRI dari intervensi asing dan beberapa negara tetangga ialah pemekaran wilayah.

Saat ini Kalimantan Utara mengusulkan 3 daerah otonomi baru di perbatasan masing-masing Sebatik, Bumi Dayak Perbatasan, dan Apau Kayan dan satu lainnya menyusul ialah Krayan.

"Di sana harus ada lembaga pemerintahan yang lebih tinggi dari kecamatan. Di Kalimantan Barat saja, sudah ada 3 kabupaten persis di garis batasnya. Kalimantan Utara harus seperti itu juga. Tinggal pusat yang memutuskan. Jadi pemekaran bukan hanya untuk mendekatkan pelayanan publik dan peningkatan pembangunan, tetapi juga untuk memperkuat kedaulatan NKRI" ujarnya.

Pihaknya juga mengusulkan pemasangan chip di patok batas dengan tujuan memudahkan deteksi terhadap pergeseran atau hilangnya patok.

Hal ini kata Samuel telah dikomunikasikan dengan BNPP RI di Jakarta beberapa waktu lalu. (Wil)