Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Berita Parlemen

Terkait Pengawasan TKA di Kepri, Junimart Minta Polda dan Kanwil Kumham Bentuk MoU

Junimart meminta Kepolisian Daerah dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepri membuat MoU mengawasi orang asing atau Tenaga Kerja Asing (TKA).

Terkait Pengawasan TKA di Kepri, Junimart Minta Polda dan Kanwil Kumham Bentuk MoU
dok.DPR
Pertemuan Tim Komisi III dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa dengan Kapolda Kepri, Kepala BNN Kepri, dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kepri di Kantor Polda Kepri, Batam, Kamis (13/4/2017). 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau Junimart Girsang meminta Kepolisian Daerah dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepri membuat MoU untuk mengawasi orang asing atau Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kepri.

"Khusus tentang pengawasan orang asing saya menilai belum ada sinkronisasi antara Polda dan Kanwil Kumham dalam bekerja," katanya usai pertemuan Tim Komisi III dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa dengan Kapolda Kepri, Kepala BNN Kepri, dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kepri di Kantor Polda Kepri, Batam, Kamis (13/4/2017).

Mengapa demikian? Politisi PDI Perjuangan ini  menjelaskan karena Undang-Undang memang tidak mengatur tentang bagaimana Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM bisa bersinergi untuk mengawasi dan untuk menindak bahkan melakukan hal-hal yang tidak merugikan bangsa dan negara terkait pengawasan orang asing.

"Bentuk MoU agar mereka bisa bekerja secara mantap. Jadi jangan karena Undang-Undang membiarkan kesalahan secara tidak benar," jelas Junimart.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pada pertemuan dalam rangka untuk mengetahui peredaran narkoba dan pengawasan orang asing  di Kepri tersebut, keimigrasian  (Kanwil Hukum dan HAM) dinilai tidak secara maksimal bekerja dalam pengawasan orang asing.

"Terbukti tadi Kakanwil tidak bisa menjawab ada satu perusahaan yang dibuat dalam tembok yang sangat tinggi yang orang lain tidak boleh tahu apa kegiatan didalam, mereka memiliki helikopter bahkan juga memiliki kapal laut yang bisa langsung ke luar dari perairan Indonesia yang tidak terkontrol," ungkapnya.

Ini menurutnya menjadi menarik dan selepas ini kalau ada waktu dirinya mengaku akan sidak ke perusahaan dimaksud.

"Kami ingin melihat apa sih sebetulnya kok bisa orang asing berkegiatan tanpa ada pengawasan yang melekat dari pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian," tegasnya.

"Pemerintah harus segera bersikap. Inilah salah satu fungsi pengawasan DPR untuk memberikan masukan kepada mitra kerja (Kepala BNN, Menkumham) bahwa ini temuan Komisi III di Kepri," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan ada yang menarik mengenai anggaran dan ini sudah menjadi hal yang klasik, dimana anggaran selalu kurang.

"Kami harapkan Menteri Keuangan harus sensitif dengan masalah keuangan. Karena mereka tidak bisa bekerja secara maksimal tanpa ada anggaran yang signifikan," mantapnya.

Ia menjelaskan kita bekerja berbasis anggaran. Jadi kita bisa bekerja kalau anggarannya cukup. Jika anggaran tidak cukup bagaimana kita akan menuntut hal yang lebih dari kedua ini.

"Saya kira ini menjadi perhatian dan akan kita sampaikan  kepada para mitra kerja Komisi III," tandasnya. (Pemberitaan DPR RI)

Admin: Sponsored Content
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas