Laporan Wartawan Tribun Bali Ragil Armando

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR  - Pesawat jet pribadi Embraer Legacy 600  yang terparkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, sempat diupacarai melaspas oleh Wakil Gubernur (Wagub) Ketut Sudikerta pada Jumat (21/4/2017) sore.

Saat itu, Sudikerta menyebut pesawat seharga Rp 250 miliar itu milikSetya Novanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Namun, Sudikerta kemudian meralat penjelasannya dan menyatakan pesawat itu milik Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal.

Saat dikonfirmasi oleh Tribun Bali, Bendahara Umum DPPGolkar, Robert Joppy Kardinal membantah memiliki pesawat tersebut .

Ia mengatakan, dirinya hanya menyewa pesawat tersebut dari sebuah perusahaan persewaan pesawat di Kanada.

"Itu bukan milik pribadi siapa-siapa, itu saya sewa atau leasing dari perusahaan Kanada," kata Kardinal saat dihubungi dari Denpasar, Sabtu (22/4/2017).

Robert Kardinal juga membantah bahwa pesawat tersebut diberikan oleh investor terkait rencana pembangunan bandara baru di Buleleng, yakni Airport Kinesis Canada (AKC).

Namun Kardinal tidak menjelaskan perusahaan yang menyewakan pesawat tersebut.

"Pesawat itu bukan dari AKC, saya sewa dari perusahaan dari Kanada, cuma saya lupa nama perusahaannya," ujarnya.

Sewa Rp 665 juta per bulan

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan bahwa dirinya menyewa pesawat tersebut untuk memudahkan mobilitas para pengurus DPP Golkar, termasuk Ketua Umum Setya Novanto, dalam mengurus organisasi ke berbagai penjuru Nusantara.

"Saya sewa untuk kegiatan partai," kata Kardinal.

Dirinya tidak menyalahkan pandangan orang yang menyebutkan pesawat tersebut milik dirinya. Pasalnya, dalam penandatanganan kontrak penyewaan tersebut, dirinya yang melakukan teken kontrak adalah dirinya selaku Bendahara DPP Golkar.

"Orang ngira saya punya, orang saya yang teken (tanda tangan) kontrak. Kan saya Bendahara Umum DPP," jelasnya.

Politisi asal Papua ini mengatakan bahwa pihaknya menyewa pesawat tersebut selama satu tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.

"Kita sewa setahun, nanti kita lihat diperpanjang atau tidak nantinya," paparnya.

Kardinal menyebutkan, biaya sewa pesawat tersebut sejumlah 50.000 dollar AS (sekitar Rp 665 juta dengan kurs Rp 13.300 per dollar AS)  per bulan.

Namun, jelas dia, uang sewa baru dibayarkan apabila pesawat dipakai untuk terbang.

"Setiap bulan biaya sewa 50.000 dollar AS. Kalau dipakai baru dibayar, jika enggak dipakai ya enggak bayar," ucapnya.

Dia juga membantah isu bahwa pesawat tersebut berhubungan dengan rekomendasi maju cagub kepada Sudikerta di Pilgub Bali 2018.

Ia mengatakan, pihaknya melakukan upacara melaspas karena kebetulan pesawat itu sedang berada di Bali usai diantarkan oleh perusahaan persewaan pesawat tersebut dari hanggarnya di Kanada.

"Itu kan kebetulan saja pesawatnya pas di Bali, jadi jangan dikait-kaitkanlah dengan Pilgub," jelasnya.

Selain itu, dengan melaspas, pihaknya berharap agar pesawat tersebut mendapat keselamatan selama dipakai oleh jajaran DPP Golkar.

"Kita ini kan orang Indonesia, jadi kalau orang Jawa ada ruwatan, ya diBali ini diupacarai serupa juga, biar diberi keselamatanlah," ujar Kardinal.