Laporan Wartawan Surya, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya sedang gencar menagih realisasi proyek pembangunan trem yang dijanjikan oleh pemerintah pusat.

Meski sudah dijanjikan pembangunan fisik dimulai pada 2017, hingga saat ini belum ada tanda-tandanya proyek angkutan massal itu akan segera diwujudkan.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, mengatakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dua bulan lalu bertemu Kementerian Perhubungan membahas proyek ini.

“Sekarang kami menagihnya dengan datang ke Jakarta dan melalui surat,” ucap Agus saat ditemui Surya di DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa ( 25/4/2017).

Pemkot Surabaya sejauh ini hanya dijanjikan bahwa pemerintah pusat sudah menganggarkan untuk fisik trem. Anggarannya dalam APBN dialokasikan sebesar Rp 100 miliar.

“Anggarannya memang sedikit, janjinya itu uang segitu dipakai untuk tahap awal pembangunan depo di Joyoboyo,” Agus menambahkan.

Menurut dia, tak kunjung direalisasikan proyek trem ini adalah karena kondisi keuangan pemerintah pusat yang sedang seret.

Kalaupun pemkot memberikan sharing dana, maka dikatakan Agus itu tidak mungkin ditanggung dengan menggunakan dana APBD.

“Nilai proyek trem itu triliunan. Totalnya sampai Rp 2,2 trilliun. Jadi ya sulit juga kalau pemkot biayai dari APBD,” terang dia.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, saat ini proyek trem sedang dibahas di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo.

“Seharusnya kemarin ada rapat bersama presiden soal trem ini, tapi saat itu aku sedang menerima penghargaan di Berlin. Kayaknya ini mau dibahas lagi di istana,” ucap Risma.

Terkait sharing dana untuk realisasi trem, Risma mengaku lebih baik jika pembangunan trem menggunakan APBN saja. Sebab dikhawatirkan akan membebani APBD Kota Surabaya.

“Kalau ada dana APBN mengapa harus pakai APBN,” ucap Risma.