Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Tanggal 1 Juni nanti, Hyundai Motor Group akan meneken nota kesepahaman (MoU) terkait rencana perusahaan asal Korea Selatan itu berinvestasi sektor kelistrikan di Kalimantan Utara.

Penandatanganan akan dilaksanakan di Gedung Kementerian ESDM diwakili pihak Hyundai, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan rencananya disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Saya minta harus disaksikan orang Kementerian ESDM, minimal Dirjen. Informasinya, katanya Pak Menteri mau hadir," ujar Irianto kepada Tribun, Selasa (30/5/2017).

Penandatanganan nota kesepahaman sejatinya sudah akan dilaksanakan pada 15 Mei lalu di Tarakan namun beberapa substansi nota kesepahaman memerlukan revisi.

Saat ini draft nota kesepahaman telah disesuaikan dengan format hukum Indonesia, termasuk telah dirapatkan dan diminta pendapatan ahli hukum.

"Jadi semuanya sudah direvisi, dan disesuaikan. Pihak Hyundai setuju dan saya sudah paraf juga. Kita jangan terjebak pada substansi MoU itu yang mengikat, lalu mempersulit kita. Jadi standar MoU secara universal itu ada. Tetapi menurut ketentuan hukum Indonesia juga ada dan sesuai dengan format pemerintah juga ada," sebutnya.

Nota kesepahan ini akan menjadi salah satu instrumen bagi Hyundai untuk segera mengurus perizinan yang diperlukan dalam investasi kelistrikan.

Seperti halnya izin lokasi, izin air permukaan, pinjam pakai kawasan hutan, dan izin lainnya.

"Setelah teken MoU sudah bisa ngurus izin lokasinya. Makanya kami juga undang Bupati Malinau. Tetapi mereka harus menyelesaikan studi kelayakan dulu. Dan kalau dianggap layak, baru k tingkat izin," sebutnya.

Hyundai Motor Group akan berinvestasi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 160 MW sampai 300 MW di Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau.

Diperkirakan investasi 1 MW listrik bisa menghabiskan USD 3 juta. Kata Irianto, dengan kapasitas 160 MW bisa menghabiskan sebanyak 480 juta atau berkisar Rp 6,2 triliun. (Wil)