Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Tolak Tambang Pasir Laut Galesong-Sanrobone menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/7/2017).

Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan masyarakat Galesong dan Sanrobone, Kabupaten Takalar atas aktivitas penambangan pasir laut di wilayah mereka.

Diketahui penambangan pasir laut ini dilakukan oleh pemenang tender proyek Center Point of Indonesia (CPI) yaitu PT Yasmin, di mana perusahaan itu menggunakan kapal pengeruk pasir milik Royal Biskalis dari Belanda.

Salah satu masyarakat, Wahyudin Mapparenta mengatakan proyek penambangan pasir tersebut sama sekali tidak memberi keuntungan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, justru hanya mengancam dan memberi dampak buruk.

Baca: Mariana Tusuk Perut Anak Balitanya Sebelum Menusuk Dirinya Sendiri

"Aktivitas penambangan pasir ini hanya menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi alam di wilayah Galesong dan Sanrobone yang merupakan wilayah pemukiman ratusan ribu warga yang mayoritas adalah nelayan," kata Wahyudin.

Ia mengatakan berbagai dampak bisa ditimbulkan seperti abrasi wilayah pesisir Pantai Galesong dan Sanrobone, berkurangnya penghasilan nelayan karena kekeruhan air laut meningkat, serta terancamnya kehidupan terumbu karang.

Wahyudin yang juga merupakan Kepala Desa Aeng Batu Batu, di Kecamatan Galesong Utara menyebut Pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulsel telah menyakiti hati rakyat Galesong dan Sanrobone.

"Kebijakan tersebut telah melukai dan menyakiti hati dan perasaan rakyat Galesong dan Sanrobone. Untuk itu kami meminta Gubernur mencabut izin operasional penambamgan pasir laut yang ada di wilayah kami," tegasnya.

Aksi unjuk rasa penolakan tambang pasir laut ini telah beberapa kali dilakukan oleh warga Galesong dan Sanrobone, termasuk berunjuk rasa di kawasan Center Point of Indonesia.