Laporan Wartawan Tribun Jateng, Daniel Ari Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana membahas keterlibatan pegawai dan dosen dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menanggapi hal tersebut, Humas Universitas Negeri Semarang (Unnes), Hendi Pratama menuturkan pihak kampus mendukung rencana itu.

"Rencana Menristek sejalan pandangan kami selama ini. Unnes tegas, tidak memberikan toleransi pegawai dan dosen berpaham ideologi selain Pancasila," tuturnya melalui telepon, Sabtu (22/7/2017) malam.

Hendi mengatakan Unnes pernah membina sejumlah dosen dan pegawai yang terbukti condong ideologi luar.

"Dari 1500 orang dosen dan pegawai, kurang dari lima orang pernah kami bina. Itu selama periode 2014-2018. Mereka terlibat ideologi kanan kiri, tidak lurus. Karena lurus itu hanya Pancasila," tegasnya.

Para pegawai dan dosen yang pernah terlibat, kebanyakan mengunggah informasi bermuatan ideologi luar melalui media daring.

"Entah itu link berita, maupun opini. Lalu ada pegawai lain yang screenshot, kemudian dilaporkan ke Humas," imbuhnya.

Usai mendapat laporan, tim Humas berkoordinasi dengan Dekan untuk mengonfirmasi ke pihak terkait.

Bila terbukti, yang bersangkutan langsung dibina.

"Pembinaan berupa penandatanganan berita acara setia kepada Pancasila. Semua pegawai yang pernah terlibat itu bersedia dan meminta maaf," sambung Hendi.

Hendi menyampaikan Unnes sudah siap mengantisipasi dan menangkal paham selain Pancasila.

Beberapa wujud pengantisipasian berupa upacara bendera tiap hari Senin pagi.

"Ideologi lebih rumit dari narkoba. Tidak ada tes khusus untuk mengungkap seseorang melanggar ideologi. Kalau narkoba kan gampang, tinggal tes urin," celotehnya.