TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dede Indra Permana Sudiro menyoroti kesejahteraan PNS Jawa Tengah yang dinilainya masih rendah.

Sebagai contoh, dana lumpsum PNS sebesar Rp 370 untuk seluruh golongan dinilai masih kurang karena kerap kali dana tersebut tidak mencukupi kebutuhan perjalanan dinas bahkan sering akhirnya tenaga kerja PNS menombok biaya.

“Kesejahteraan PNS di Jawa Tengah terlalu jomplang dibandingkan DKI Jakarta. Biaya lumpsum sebesar itu kerap kali tidak mencukupi kebutuhan perjalanan dinas. Hal ini menjadikan kinerja PNS menjadi tidak maksimal,” ujar Dede dalam keterangan persnya, Rabu (30/8/2017).

Oleh sebab itu, anggota DPRD Jateng Fraksi PDIP ini mengusulkan sebuah perubahan dalam penetapan biaya lumpsum bagi PNS. Perubahan tersebut dikatakan Dede akan diupayakan bila dirinya diamanahi untuk memimpin Jawa Tengah dalam periode 2018-2023 mendatang.

Sebagai perangkat negara, Dede ingin PNS fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melayani masyarakat tanpa terbeban oleh masalah biaya lumpsum atau tunjangan lainnya.

“Ya, tentunya kita ingin agar kinerja PNS di Jateng ini meningkat. Oleh sebab itu, perhitungan standar biaya lumpsum dihitung secara detil menggunakan prinsip kewajaran sehingga setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak sampai harus nombok, namun juga jangan sampai berkelebihan,” jelas pria yang akrab disapa Dede Sudiro ini.

Dibandingkan dengan PNS di DKI Jakarta, Dede menilai kinerja PNS di Jawa Tengah belum memuaskan dirinya menerima laporan masih banyak yang mengeluhkan soal pendapatan, rendahnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, bahkan ada pula yang bekerja tidak transparan.

Tanpa adanya pembenahan, Dede khawatir tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja PNS terus menurun hingga lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga (calo) dalam mengurus keperluan mereka.

“Di Jakarta, dana lumpsumnya mencapai Rp. 530 ribu. Dana tersebut dirasa sudah cukup untuk mendanai kebutuhan operasional mereka dalam menjalankan tugas sehingga kinerja mereka optimal dan keluhan masyarkat kian menurun. Berbeda hal dengan yang terjadi di Jawa Tengah,” paparnya.

Oleh sebab itu, pengusaha muda ini meyakini akan mampu meningkatkan kinerja PNS di Jawa Tengah melalui perbaikan birokrasi dan memperhatikan tunjangan- tunjangan PNS secara adil.

“Insya Allah, kita akan benahi birokrasi di Jawa Tengah dan memperhatikan tunjangan- tunjangan PNS di setiap tingkatan dan wilayah. Karena jika PNS sejahtera, mereka akan lebih konsentrasi dan tenang dalam bekerja,” pungkas Dede.