Pemprov Banten Didesak Segera Lepas Saham dari BJB
Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan nilai penyertaan modal ke Bank Banten sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia mengungkapkan, informasinya memang pemprov akan menambah saham ke BJB sepanjang dividen yang diperoleh dari BJB itu berkontribusi terhadap pendapat asli daerah (PAD) Banten.
Hudaya mengungkapkan, dari penyertaan modal di BJB sebesar Rp 130 miliar, nilai dividen terakhir pada tahun 2016 sebesar Rp 49 miliar.
“Kalau kita ingin beri tambahan, bagaimana kita dorong kesanggupan memberi dividen yang lebih besar. Nah itu yang akan dilakukan oleh gubernur. Tinggal menunggu saja nanti keputusannya,” tuturnya.
Diketahui, Bank Banten akan kembali mendapat suntikan modal sebesar Rp 100 miliar pada perubahan APBD Banten 2017. Alokasi ini sempat tertunda karena tidak lolos evaluasi kementerian dalam negeri (Kemendagri).
Seusai Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang penyertaan modal dari Pemprov Banten kepada PT Banten Global Development (BGD) untuk pembentukan Bank Banten, penyertaan untuk Bank Banten sebesar Rp 900 miliar.
Saat ini, alokasi APBD Banten yang sudah masuk untuk Bank Banten baru Rp 600 miliar.
