Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ansari Hasyim

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) DPRA mengatakan Pemerintah Aceh mengusulkan anggaran untuk sejumlah program tak bermanfaat.

Salah satunya untuk panjar pembelian enam unit pesawat Rp 10 miliar.

Pesawat ini oleh Irwandi disebutkan berfungsi untuk memantau dari udara kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing yang telah merugikan Aceh hingga triliunan rupiah setiap tahun.

Namun rencana Irwandi ini ditentang keras Banggar DPRA.

Menurut Banggar usulan pembelian pesawat tersebut dinilai usulan aneh dan tidak bermanfaat.

Baca: Pemerintah Aceh Telusuri Keberadaan Suku Mante

Anggota Banggar DPRA Nurzahri menyebutkan ada hal yang lebih prioritas untuk diperjuangkan Pemerintah Aceh daripada membeli pesawat.

Seperti mengusulkan alokasi gaji atau honor untuk guru honorer SMA/SMK dan 11.392 orang tenaga kontrak yang terdiri atas guru kontrak, penjaga sekolah, cleaning service dan tenaga kontrak lainnya yang sesuai dengan UMP.

Seperti diketahui dalam usulannya Pemerintah Aceh hanya menganggarkan honor sebesar Rp 15.000 per jam pelajaran bagi guru kontrak dan Rp 500 ribu per bulan bagi tenaga kontrak lainnya baik penjaga sekolah, cleaning service dan lainnya.

"Banggar DPRA menentang keras besaran honor yang diberikan ini walaupun menurut Pemerintah Aceh besaran tersebut karena tidak tersedianya anggaran," ujar Nurzahri kepada Serambinews.com, Rabu (20/09/2017).

Baca: Diberi Gelar Bapak Honorer K-2, Zulkifli: Ini Amanah Berat, Tapi Saya akan Perjuangkan

Menurut Nurzahri ada program aneh dan tak bermanfaat lainnya yang diusul eksekutif dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBA 2017.

Seperti program Tsunami Cup Rp 11 miliar, Sabang Sail Rp 9,7 miliar, pengadaan mobil di Jakarta bagi Wagub Rp 3 miliar.

"Dan program-program aneh lainnya," katanya.