TRIBUNNEWS.COM, SLEMAN - Puluhan kepala desa (Kades) di Sleman yang tergabung dalam paguyuban kepala desa se-Kabupaten Sleman yaitu Manikmoyo menyampaikan aspirasinya kepada Bupati Sleman di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Jumat (10/11/2017).

Dalam aksinya tersebut, para pemimpin-pemimpin desa tersebut menanggalkan baju Korps Pegawai Negeri (Korpri) yang mereka kenakan.

Sebelumnya, puluhan kades tersebut juga melakukan long march dari lapangan Pemkab menuju Pendopo Pemkab Sleman.

Baca: Ke Puskesmas Bukan untuk Berobat, Tapi Justru Ini yang Dilakukan Pria Ini, Diluar Dugaan

Aksi tersebut merupakan buntut dari tidak dilibatkannya kades dalam Pekan Olahraga (POR) Korpri dengan alasan tidak memiliki nomor induk pegawai (NIP), serta tidak mengikuti iuran.

Selain itu, para kades tersebut kecewa karena Kades Donokerto, Turi mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seorang pejabat terkait persoalan parkir POR Korpri di desanya.

Puluhan kades tersebut juga menuntut Pemkab Sleman mendorong pelaksanaan UU nomor 6 tentang Desa sesuai asas dan prinsip.

R Waluyo Jati, Kades Donokerto menjelaskan pada tahun-tahun sebelumnya para kades selalu dilibatkan dalam POR Korpri.

Baca: Miris! Siswi Berjilbab Ini Tendang Helm dan Maki-maki Polisi Saat Ditilang, Lihat Viedonya

Namun tahun ini mereka tidak dilibatkan, padahal Jati menjelaskan sebagai pemimpin desa, rekan-rekannya telah mengabdi semaksimal mungkin.

"Nggak boleh ikut karena tidak iuran, padahal kita siap iuran. Keputusan tidak melalui surat hanya kecamatan," jelasnya.

"Kenapa kita hanya suruh upacara saja tapi kenapa ada event tidak dilibatkan," timpalnya.

Kades Donokerto tersebut juga merasa nama baiknya tercemar karena sikap arogan salah seorang pejabat.

Jati menceritakan, kejadian bermula ketika gedung olahraga di desanya digunakan sebagai tempat POR Korpri cabang bulutangkis pada 17-20 Oktober lalu.