Melihat banyaknya pengunjung, ia berinisiatif menarik retribusi parkir Rp2 ribu untuk motor dan Rp5 ribu untuk mobil di halaman kantor desa.

Uang hasil retribusi tersebut menurutnya untuk penghasilan Linmas yang menjaga parkir tersebut serta demi kenyamanan peserta POR Korpri.

Namun, pada suatu hari ada seorang pejabat menggunakan mobil dinas plat merah dengan nomor polisi dua digit parkir di tempat tersebut.

Pejabat tersebut saat itu, membayar parkir senilai Rp2 ribu.

"Bayar Rp2 ribu, sama Linmas dikembalikan 'nggak usah pak bawa saja' begitu Linmasnya bilang. Tapi pejabat itu malah marah-marah. Kenapa nggak ke saya langsung marahnya," terangnya.

Tak cukup sampai di situ, Jati menjelaskan kejadian tersebut kemudian viral di sebuah grup WA lingkungan Pemkab Sleman.

"Meski tidak menyebut pungli, tapi saya merasa ada indikasi arah ke sana (pungli) yang ditujukan ke saya," terangnya.

Jati beranggapan bahwa yang diatur oleh kabupaten adalah parkir jalan raya dan aset daerah, sedangkan halaman kantor desa merupakan aset desa yang menjadi pemasukan bagi desa.

"Klarifikasi dari pejabat bersangkutan kepada seluruh kepala desa maksimal sampai Rabu besok. Secara langsung, tidak melalui SMS atau surat," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabipaten Sleman Sumadi yang menemui para kades menjelaskan bahwa Bupati Sleman sedang ada dinas di luar sehingga ia yang menemui para kades.

Sumadi pun menegaskan akan memberi peringatan kepada pejabat yang bersangkutan.

"Saya sebagai Ketua Korpri Sleman akan melakukan pembinaan secara personal," terangnya. (*)