TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) kembali mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk me-reshufle Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa dalam waktu dekat.

Sebab, majunya Khofifah pada pemilihan gubernur (pilgub) Jatim tahun depan dikhawatirkan akan menghambat kinerja kementerian yang dipimpinnya.

"Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa tugas Mensos sangat berat lantaran mengurusi kemanusiaan. Sehingga, dibutuhkan konsentrasi lebih untuk memangku jabatan tersebut," tandas Koordinator FK3JT, Fahrur Rozie di Surabaya, Selasa (5/12/2017).

"Oleh karena Ibu Khofifah akan turun di pilkada tahun depan, kami sepakat dengan Pak JK, bahwa Ibu Khofifah harus segera mengundurkan diri," lanjutnya.

"Sekaligus, meminta Pak Jokowi mereshufle Ibu Khofifah secepatnya," tandasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini, posisi Menteri dan juga bakal calon gubernur yang kini dijabat Menteri, dikawatirkan akan rawan disalahgunakan.

Apalagi, program Kementerian Sosial yang selama ini didominasi dengan pembagian bantuan sosial, disinyalir akan bisa dikaitkan dengan agenda pemenangan.

"Kami tak menuduh. Namun peran kunjungan beliau ke masyarakat di Jatim akan membingungkan. Beliau bertindak sebagai Menteri Sosial, atau Bacagub?", ujar Kiai asal Bangil, Pasuruan ini.

"Program Kementerian Sosial ini berbeda dengan Kementerian lainnya. Banyak yang memberikan bantuan yang bersifat sosial," tandasnya.

"Nanti malah dikira Ibu Menteri ini loman (suka memberi). Padahal, itu menggunakan anggaran pemerintah," sebutnya.

Kiai Kampung meminta pengunduran diri atau pun reshufle Khofifah dilaksanakan sebelum 20 Desember 2017 .

Sebab, pada tanggal tersebut akan diadakan perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang lokasinya berada di Surabaya.

Gus Fahrur menyebut, bahwa acara yang diselenggarakan oleh Kemensos yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jatim ini bisa menjadi ajang kampanye awal bagi Khofifah.

"Untuk menghindari kegaduhan di Jatim pada acara tersebut, sekaligus pembagian sembako tidak diasumsikan sebagai ajang kampanye, sebaiknya Ibu Khofifah mundur sebelum HKSN," tegasnya.

Tak cukup di situ, Gus Fahrur juga meminta Badan Pemeriksa Keungan (BPK) mengaudit Kemensos dengan banyaknya program yang dilakukan di Jatim, dibanding di daerah lain.

"Kami juga meminta BPK mengaudit Kemensos karena seringnya Ibu Khofifah keliling di Jatim. Sebab, tugas Mensos lingkupnya Indonesia, bukan hanya di Jatim," ulasnya.

Kiai Kampung yang sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap bacagub Jatim yang lain, Saifullah Yusuf, menampik bahwa rekomendasi tersebut dilakukan untuk menghambat pemenangan Khofifah.

"Kami semata-mata ingin Kementerian Sosial bekerja maksimal dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politis," pungkasnya.