Di Indonesia setidaknya ada 10 kota yang dapat disebut sebagai kota metropolitan karena menjadi kota inti sebagai pusat aktifitas masyarakat yang dikelilingi oleh kota-kota satelit di sekitarnya.

Sebut saja Surabaya yang dikelilingi oleh Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Atau juga Jakarta yang dikelilingi oleh Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Namun tak hanya identik dengan kota satelit di sekelilingnya, kota metropolitan di Indonesia juga identik dengan banyaknya permasalahan perkotaan yang lebih kompleks dibanding kota-kota lainnya karena populasi penduduk yang besar.

Permasalahan tersebut antara lain seperti tingkat biaya hidup yang tinggi, ketersediaan lahan hunian yang semakin kecil, hingga kebutuhan trasportasi yang semakin meningkat.

Dan dari sekian banyak kota metropolitan tersebut, hanya ada 3 kota metropolitan yang dianggap paling layak huni di Indonesia. 3 kota tersebut adalah Kota Semarang, Kota Denpasar, dan Kota Palembang.

Hal tersebut dapat terlihat dari Most Livable City Index 2017 (Indeks Kota Paling Layak Huni 2017) yang dirilis oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.

Dalam rilis tersebut, IAP setidaknya menyebutkan ada 7 kota paling layak huni di Indonesia, yaitu Solo dengan indeks layak huni sebesar 66,9%, Palembang 66,6%, Balikpapan 65,8%, Denpasar 65,5%, Tangerang Selatan 65,4%, Semarang : 65,4% %, dan Banjarmasin : 65,1%.

Bagi Kota Semarang, menjadi kota metropolitan paling layak huni ketiga adalah merupakan sebuah capaian positif. Ini karena pada rilis Most Livable City Indeks (Indeks Kota Paling Layak Huni) 2014, Kota Semarang hanya berada pada peringkat ke-5 sebagai kota metropolitan paling layak huni.

Terkait hal itu, Walikota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan sedikit lega mengetahui hasil indeks kota paling layak huni tersebut.

"Kalau puas ya belum, tapi tentu saja ini sebuah hal positif, yang berarti upaya yang kami lakukan ada dampaknya", tutur Walikota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut, selepas memimpin rakor OPD Pemeritah Kota Semarang, Senin (5/2).

Hendi menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kelayakan huni adalah dengan menggratiskan sejumlah fasilitas untuk meringankan beban masyarakat, seperti berobat gratis, sokolah gratis, hingga rekreasi gratis.

''Sebagai kota metropolitan yang pertumbuhannya sangat cepat dan dinamis, kuncinya adalah pemerintah harus terus bergerak dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari air bersih, ketersediaan angkutan umum, Ruang Terbuka Hijau (RTH), ketersediaan fasilitas penyandang difabel, dan seterusnya", lanjut Hendi.

Terkhusus terkait kebutuhan transportasi, Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Hendi telah menyediakan enam koridor BRT Trans Semarang. Dan bahkan di tahun ini Hendi bersiap untuk menambah satu koridor BRT, serta Bus Sekolah Gratis khusus pelajar.

Sedangkan terkait kebutuhan air bersih, PDAM Tirta Moedal milik Pemerintah Kota Semarang diakui Hendi memang baru mencukupi 62 persen kebutuhan air bersih di Semarang.

"Namun tahun ini kami mulai membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat untuk menambah pasokan air", tegasnya.(*)