Laporan Wartawan Banjarmasin Post Nia Kurniawan

TRIBUNNEWS.COM, BANJARBARU - Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah gerah dengan aktivitas prostitusi di kawasan pembatuan.

Saat rapat koordinasi evaluasi kegiatan yang digelar di Aula Linggangan Intan DPRD Banjarbaru, Senin (12/2) beberapa poin sanksi berat disiapkan.

"Pelaku laki-laki yang diamankan tak tersentuh. Jangan dilepas begitu saja, kalau perlu tahan sampaikan perbuatannya sama istri atau keluarganya, sampai dijemput," kata Said.

Ditegaskannya juga, agar pemilik rumah bedakan yang menyewakan kamar bagi PSK agar kena penertiban juga.

"Tempat sewa PSK yang tertangkap agar ditandai, buat SOP nya untuk pelanggarannya sampai ke sanksi pembongkaran. Kalau masih enak tidak tegas, pemain lama pergi pemain baru muncul lagi," tegasnya.

Ditegaskan Said, dia dapat informasi jika praktik prostitusi kembali ada lewat tengah malam di pembatuan.

"Kita siap adu kuat. Stanby full petugas jaga, periksa KTP yang masuk kawasan pembatuan. Tanya kepentingannya, kalau yang ada niat pasti malu," katanya.

Kasatpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, mengatakan perlu keseriusan semua SKPD terkait penanganan prostitusi di Pembatuan.

Termasuk dukungan masyarakat sekitar.

"Siap akan dilaksanakan perintah sekda, termasuk membuat pos pemeriksaan ktp di depan jalan a yani dan belakang jalan trikora," katanya.