Dengan begitu, nanti mobil yang masuk ke Denpasar bisa berkurang 30% sampai 40%.

Untuk diketahui, pembangunan bandara di Bali Utara telah direncanakan sejak tahun 2009.

Karena adanya kendala lahan untuk dibangun di darat, bandara Bali Utara akhirnya direncanakan akan dibangun di lepas pantai di Kabupaten Buleleng, menjadi bandara terapung.

Ingin Tertulis

Made Mangku memiliki alasan mengapa tidak mau menanggapi berita mengenai pembatalan tersebut.

Sebab, ia menginginkan ada surat tertulis dari Menhub yang menyatakan izin Penlok dapat atau tidak dapat diberikan.

“Kalau surat harus dijawab surat, bukan surat dijawab isu. Harus ada hitam di atas putih. Seandainya pembatalan itu dijawab melalui surat ya oke lah,” tuturnya.

Terkait penilaian ketidaklayakan pembangunan bandara dari hasil kajian yang dilakukan World Bank dan PT. SMI, Made Mangku membantahnya.

Menurut Made Mangku, World Bank tidak pernah mengkaji kelebihan dan kekurangan bandara internasional Bali Utara.

Sebab, kata Made Mangku, pada saat World Bank turun ke lapangan, yang dilakukannya adalah meninjau rencana lokasi pembangunan.

Di samping itu, imbuh dia, yang dibahas oleh tim World Bank saat turun ke Bali adalah kajian dari PT. BIBU sendiri, bukan kajian dari World Bank.

“Tim dari World Bank tidak mengkaji, tetapi mengunjungi rencana lokasi bandara,” ucapnya.

Mengenai kajian dari PT. SMI, menurut Made Mangku, itu bukan kajian atas bandara, melainkan kajian terhadap alur kereta api.

Awalnya, ide alur kerata api  dimunculkan pemerintah untuk mengikuti pembangunan bandara.

“Tetapi, jangan kemudian karena mereka tidak cocok dengan kereta api di Bali, lantas bandara dikaitkan dengan itu. Tidak bisa,” tandas Made Mangku.