Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Ratusan sopir angkot tergabung dalam Orgatrans Kaltim kembali menggelar aksi demonstrasi.

Aksi tersebut dilakukan dengan long march dari jalan Slamet Riyadi menggunakan angkot menuju kantor DPRD Samarinda, jalan Basuki Rahmat, dan dilanjutkan ke kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, jalan Kesuma Bangsa.

Selain itu, diperjalanan menuju lokasi aksi, angkot yang masih mengangkut penumpang, langsung diminta untuk menurunkan penumpangnya.

Bahkan, massa aksi sepakat untuk tetap memarkirkan kendaraanya di kantor Dishub, hingga tuntutan mereka, yakni penutupan aplikasi transportasi online dikabulkan pemerintah.

Dari pantauan TRIBUNKALTIM.CO di kantor Dishub Kaltim, sekitar pukul 15.15 Wita, Selasa (6/3) siang tadi, tampak sopir beserta angkotnya masih berada di sekitar kantor Dishub, termasuk di pinggir jalan raya, hingga di gor Segiri.

"Sampai aspirasi kami dan tuntutan kami dikabulkan, yakni menutup aplikasi transportasi online," Ucap Ketua Orgatrans Kaltim, Kamariono, Selasa (6/3/2018).

Tak hanya itu, pihaknya juga menuntut agar Mentri Pehubungan dan Mentri Kominfo segera dicopot dari jabatanya, karena dianggap gagal menyelesaikan persoalan konflik transportasi online, dengan transportasi konvensional.

"Dua Mentri yang berkaitan dengan hal ini kami minta dicopot, karena tidak becus memimpin dan menyelesaikan masalag ini," tegasnya.

"Dengarkanlah suara rakyat kecil, dengan adanya transportasi online ini, anggota kami sopir angkot kelaparan," tambahnya.

Dia menilai, aksi ini merupakan yang ke lima kalinya dilakukan, namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.

Sementara itu, terkait dengan penumpang yang terbengkalai, Kamariyono menilai hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Penumpang ya tanggung jawab pemerintah. Intinya kita minta aplikasi ditutup, supaya Kaltim kondusif, tidak ada lagi gesekan," tutupnya. (*)