Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNNEWS.COM, PURBALINGGA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Purbalingga terkait komitmen fee proyek pembangunan.

KPK menangkap empat orang yang berhubungan dengan kasus itu, meliputi Bupati Purbalingga Tasdi, Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Purbalingga Hadi Iswanto, ajudan bupati, dan pihak swasta.

KPK belum merinci kasus yang melilit orang nomor satu di Purbalingga itu, termasuk jenis proyek yang bermasalah.

Tetapi dari informasi yang beredar, dugaan mengarah ke megaproyek infrastruktur gedung Purbalingga Islamic Centre (PIC) yang didirikan di Jalan Soekarno Hatta, Kalimanah Purbalingga.

Pembangunan megaproyek tersebut, sejak awal pembangunan pada tahap I, 2017 lalu, sudah menuai kritikan dari DPRD karena dikhawatirkan terjadi pengkondisian dalam proses lelang.

Sudah lama, sejak tahun 2017 pada tahap I pembangunan gedung baru DPRD dan Purbalingga Islamic Centre (PIC), Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Adi Yuwono bahkan telah mengingatkan pentingnya pengawalan terhadap proses lelang megaproyek itu.

Dia sempat merasakan susahnya mendapatkan penjelasan yang rinci dari Unit Pengadaan Lelang (ULP) terkait proses lelang.

"Setiap ditanya evaluasi jawabannya normatif. Kesannya eksekutif kerja sendiri karena pegang anggaran," katanya

Sikap yang terkesan kurang transparan itu tak ayal membuatnya semakin merasa janggal.

Setahun berlalu, kini, dia dikejutkan dengan berita penangkapan Bupati Purbalingga dan pejabat ULP oleh KPK dalam OTT Senin malam (4/6).

"Dulu saya Kritik soal proyek Islamic Centre karena saya ingin pembangunan berjalan sesuai aturan dan transparan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan anggaran Rp 77 miliar untuk pembangunan gedung dan kawasan 'Purbalingga Islamic Center' (PIC) di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah.

Anggaran itu disiapkan secara bertahap mulai tahun 2017. Tahun 2017, anggaran Rp 15 miliar dipakai untuk penyiapan lahan dan penataan kawasan. Selebihnya, dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung mulai 2018 hingga 2019.