Kata Pengurus Masjid
Berdasarkan pengamatan Tribun Medan/Tribun-Medan.com, spanduk itu dipasang mengarah ke pelataran dalam masjid.

Adapun pesan yang disampaikan dalam spanduk itu berisi tulisan “Larangan memilih/mengangkat kafir sebagai pemimpin lebih banyak dari larangan berzina, memakan daging babi dan meminum khamar/miras.”

Ketua-II Pengurus Masjid Al-Jihad, Abdul kamal KH menyampaikan, tidak ada yang salah pada spanduk itu karena hanya mengingatkan sesama muslim untuk memilih pemimpin seiman.

Spanduk itu dipasang pengurus masjid sejak 10 hari yang lalu.

“(Apakah) Anda Muslim? (Apakah) pernah baca Alquran, apa salahnya? Salahnya di mana, saya mengingatkan saudara serta anak-anak, (apakah) salah? Selama ini anak-anak saya tahu berzinah hukumannya berat, tapi memilih pemimpin kafir lebih berat rupanya,” ujarnya.

Menurutnya, lebih banyak ayat Alquran yang melarang untuk memilih pemimpin nonmuslim ketimbang ayat yang menyebutkan makan babi, berzinah dan minum khamar haram.

Selanjutnya, spanduk diarahkan ke dalam masjid karena hanya ingin mengurus umat Islam.

Selama ini, kata dia, pengurus masjid tidak pernah mengajak umat untuk memilih calon gubernur nomor urut pertama maupun kedua.

Sehingga, spanduk itu cuma penegasan ciri-ciri pemimpin yang boleh dipilih oleh umat Islam.

“(Apakah) Salah kami mengingatkan saudara kita sendiri? Kamu punya adik dan abang, salah menegur dan mengingatkan? Ceramah biasa tidak ada mengingatkan untuk pilih pemimpin, dan di sini tak ada yang disebutkan ekstrem. Anda lucu lho, Anda bela siapa sekarang? Anda bela Islam, jangan takut bela Islam kalau Anda sebagai muslim,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PPP mengusung pasangan pelangi.

Artinya, perpaduan antara muslim dan nasrani.

Mereka mencalonkan Djarot Saiful Hidayat yang beragama Islam dan Sihar Sitorus penganut Kristen.

Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih, mengatakan ada empat pilar kebangsaan yang diakui di Indonesia, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945 serta negara Kesatuan Republik Indonesia.