TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Balai Pengembangan Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jawa Tengah menyesalkan mudahnya penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau sering dikenal dengan sebutan surat miskin.

SKTM banyak dimanfaatkan orangtua calon siswa sebagai tiket masuk Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala BP2MK Jasman Indradno mengungkapkan penggunaan SKTM oleh calon siswa SMK mencapai sekitar 52 ribu dokumen, sedangkan SMA sekitar 30 ribu jadi totalnya mencapai 82 ribu.

"Saya sama sekali tidak menduga kalau sebanyak itu jumlahnya (pengguna SKTM). Ini masih kami saring ulang," kata Jasman, Senin (9/7/2018) sore.

Dari jumlah tersebut, lanjut Jasman, sekitar 500-an dokumen SKTM sudah didiskualifikasi, lantaran tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Jumlah tersebut diyakininya akan bertambah lagi. Kebanyakan warga mampu mengaku miskin.

Baca: Nama Cawapres Mengerucut, Siapa Bakal Dampingi Jokowi dan Prabowo?

Jika dibandingkan data tahun 2017, jumlah SKTM yang dicoret lebih kecil, yakni 168 dokumen.

"Untuk lurah atau kepala desa dan camat, kami mohon kerjasamanya. Jangan semua warga yang meminta SKTM itu diloloskan. Harus benar-benar diseleksi, mana yang miskin dan tidak," ujarnya.

Jasman mengatakan pelolosan SKTM tanpa verifikasi sangat membebani pihak penyelenggara PPDB dan sekolah.

Semestinya kelurahan dan kecamatan menjadi penyaring awal sebelum SKTM diterbitkan.

"Itu kalau benar pemohon SKTM disaring menggunakan kriteria kemiskinan dari BPS, bisa jadi banyak yang gugur itu," imbuh dia.

Berdasar hasil laporan tim verifikasi sekolah, Jasman membeberkan kebanyakan pemohon SKTM memiliki mobil dan sepeda motor.

Dia mencontohkan 900 dari 1.600 orang calon siswa mendaftarkan diri di sebuah SMKN Purwokerto menggunakan SKTM.

Padahal daya tampung masuk sekolah tersebut hanya 600 orang.

Baca: 31 Januari 2017 Utang Nining kepada Bank Sebesar Rp 35 Juta Dianggap Lunas Berbekal Surat Kematian