Kepala Dinas di KKB Kumpulkan Uang Rp 575 Juta untuk Pemenangan Istri Bupati Bandung Barat
Abubakar disangka menerima suap ratusan juta rupiah dari para kepala dinas untuk pemenangan istri Abubakar, Elin Suharliah dengan Maman Sulaeman.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Persidangan kasus suap Bupati Bandung Barat Abubakar di PN Tipikor Bandung, Senin (6/8/2018) dengan terdakwa Asep Hikayat selaku Kepala BKPSDM Pemkab Bandung Barat membuka lembar fakta soal netralitas PNS di masa pilkada.
Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur soal netralitas PNS. Terutama, netralitas bebas dari pengaruh partai politik dan politik praktis.
Sidang dihadiri Abubakar, mantan Bupati Bandung Barat.
Abubakar disangka menerima suap ratusan juta rupiah dari para kepala dinas untuk pemenangan istri Abubakar, Elin Suharliah dengan Maman Sulaeman, mantan Sekda Pemkab Bandung Barat.
Pada persidangan dengan saksi Adiyoto mantan Bappelitbangda, Weti Lembanawati mantan Kepala Disperindag, Anugerah Kepala Dinas PUPR dan bendaharanya, Erni serta Aang Anugerah, Kasubbag Keuangan Bappelitbangda.
Adiyoto menjelaskan 17 SKPD dimintai datang ke rumah dinas Sekda Maman Sulaeman sebelum ia mundur.
Dalam pertemuan tersebut, Maman meminta seluruh SKPD untuk mendukung secara moril dan materiil.
Baca: Toha Ditemukan Meninggal, Tangannya Memegang Kawat yang Teraliri Listrik untuk Jebakan Tikus
"Saat itu yang dibicarakan soal istri Pak Abubakar, Bu Elin berpasangan dengan Pak Maman dan Pak Maman meminta dukungan moril dan materiil. Morilnya kami semua mendukung dan materiilnya soal bantuan dana. Semua kepala dinas yang hadir disana setuju dan semua tidak ada yang keberatan," kata Adiyoto dan dibenarkan oleh Weti.
Weti menambahkan Maman mengatakan hal itu saat ia belum mundur jadi sekda.
"Setahu saya Pak Maman mundur dari sekda saat penomoran undian," ujar Weti.
Para SKPD ini kemudian kembali dipanggil ke ruang kerja Bupati Bandung Barat Abubakar pada awal 2017.
Pada pertemuan tersebut, terungkap pembahasan soal Abubakar yang meminta dukungan para kepala dinas untuk meminta dukungan moril dan materiil.
"Di ruang kerja Pak Bupati di briefing lagi. Bahwa Pak Bupati katakan mohon dibantu moril dan materil. Materiilnya kami terjemahan sebagai bantuan dana," ujar Adiyoto yang dibenarkan juga oleh Weti.