6 Fakta Perusakan Bendera dan Atribut Partai Demokrat di Riau, Bawaslu Kaji Keterlibatan Pihak Lain
6 Fakta Perusakan Bendera dan Atribut Partai Demokrat di Riau, Bawaslu RI Kaji Keterlibatan Pihak Lain
Penulis: Miftah Salis
Editor: Fathul Amanah
"Sejauh ini pengrusakan itu masih masuk dalam tindak pidana umum, jadi persoalannya di Kepolisian, apalagi sampai sekarang belum ada yang datang melapor ke Bawaslu, "ujar Komisioner Bawaslu Riau Gema Wahyu Adinata kepada Tribunpekanbaru.com.
3. AHY sebut yang mengatakan Partai Demokrat playing victim adalah penyebar hoaks
AHY terbang ke Pekanbaru pada Minggu (16/12/2018) menyusul SBY terkait perusakan bendera dan atribut Partai Demokrat.
Ia menyebut orang yang mengatakan Partai Demokrat playing vistim adalah penyebar hoaks.
"Saya jelaskan tidak ada playing victim skenario, kita masih banyak tugas lain untuk apa bagi kita, semua kan sudah jelas rakyat jadi saksi. Kalau ada yang bilang Demokrat playing victim, saya rasa itulah penyebar hoaks sebenarnya, kita serahkan pada penegak hukum saja," tegas AHY dikutip dari TribunPekanbaru.com.
Baca: Kapolda Riau Beri Penjelasan terkait Kasus Perusakan Bendera dan Baliho Partai Demokrat di Pekanbaru
4. AHY menyayangkan dan mengutuk tindakan tersebut
AHY mengaku ingin turun langsung ikut menangani investigasi terkait perusakan atribut dan baliho Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau.
Ia menyayangkan kejadian memalukan tersebut, menurutnya, tindakan itu merusak demokrasi yang sudah terbangun di Indonesia.
"Saya sendiri menyayangkan dan mengutuk tindakan yang tidak bertanggungjawab, anarkis dan cara preman itu yang jelas merusak demokrasi," jelasnya.
5. AHY persilakan rencana Kapitra Ampera melaporkan
Terkait rencana Caleg PDI Perjuangan Kapitra Ampera yang akan melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat ke Polda AHY mempersilakan.
Rencana pelaporan tersebut terkait pencemaran nama baik kepada pihak PDI Perjuangan.
"Silahkan laporkan, ini negara demokrasi dan negara hukum, karena pak SBY tidak ada menuduh dan menyebutkan partai apapun justru menyerahkan kepada penegak hukum," jelas AHY.
6. Muncul anggapan agar hubungan SBY dan Jokowi terganggu