TRIBUNNEWS.COM, BALI - Pembangunan bandara di wilayah Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, mendapat lampu hijau dari Kelian Desa Adat Kubutambahan Jero Ketut Warkadea setelah dirinya mendapat jaminan dari pemerintah bahwa 18 pura yang berdiri di kawasan Desa Kubutambahan tidak akan digusur.

Demikian pula dengan ritual Meboros (berburu) yang digelar oleh krama Desa Adat Kubutambahan setiap lima tahun sekali.

Ia meminta kepada pemerintah agar di sekitar kawasan bandara, disediakan lahan seluas 10 hektare untuk digagas sebagai kawasan hutan lindung.

Nantinya di kawasan hutan lindung itulah krama menggelar upacara Meboros.

"Pura-pura yang ada di kawasan desa sudah dipastikan tidak terkena dampak. Kekuatan spiritualnya memang banyak. Ada hal-hal yang berkaitan dengan prosesi ritual kami harap diberi jalan keluar oleh pemerintah," ungkapnya usai meninjau lokasi lahan bandara bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Jero Warkadea menjelaskan, lokasi tanah di Kubutambahan yang rencananya akan digunakan pembangunan bandara merupakan tanah milik desa adat dan sudah mendapat persetujuan dari para kelian desa.

Bagaimana dengan ganti rugi lahan?

"Kami sama sekali tidak melepas status tanah. Ini tetap menjadi tanah milik desa adat, dengan pola sewa. Kami nanti mempunyai saham, jadi desa adat diupayakan penyertaan modal sesuai dengan berapa lahan yang digunakan. Jadi tidak dilepas statusnya. Itu sudah gubernur yang atur," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, enggan berkomentar banyak.

Ia hanya meminta doa restu kepada masyarakat agar proses pembangunan bandara di Bali Utara ini dapat berjalan dengan lancar.

"Doa restu itu saja. Saya akan kawal dengan baik, dengan setulus-tulusnya supaya berjalan baik dan sukses. Tidak ada pura di sini," katanya sembari bergegas meninggalkan awak media.

Artikel ini telah tayang di Tribun-bali.com dengan judul Pembangunan Bandara Buleleng Dijamin Tak Akan Gusur 18 Pura di Kubutambahan