"Siapa bilang? Buktinya kan bisa dilihat. Yang lalu biarlah, kami ke depan saja dan ambil sisi positifnya. Bersama-sama kita bangun rumah sakit pemerintah ini," ujarnya.

Menurut Suryadi, keunggulan rumah sakit milik pemerintah dibanding swasta adalah tidak pandang bulu saat menerima pasien.

"Pernah lihat rumah sakit swasta? Orang meninggal, kecelakaan, siapapun itu, yang enggak punya KTP, gelandangan, pasti ke rumah sakit pemerintah, terutama ke RSUD Pirngadi," ucapnya.

"Sosial kami lebih tinggi dan harus diakui oleh siapapun. Kalau enggak sama-sama kita membangun, lalu siapa lagi?," lanjutnya.

Suryadi pun meminta supaya mereka dibantu untuk memperbaiki manajemen rumah sakit.

"Masa kita kecilkan rumah sakit pemerintah yang milik kita bersama. Bantu kami memperbaiki manajemennya," katanya.

Sepanjang tahun 2018, RSUD Pirngadi masih mempunyai pekerjaan rumah untuk terus membenahi sumber daya manusia (SDM) yang dibarengi ketersediaan peralatan kesehatan.

Di samping itu, RSUD Pirngadi juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 10,8 miliar pada tahun 2018.

Untuk tahun 2019, bantuan yang dikucurkan pemerintah melesat jauh mencapai hampir 300 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 22,8 miliar.

"Dana bantuan ini merupakan perhatian pemerintah artinya semakin meningkat yang juga disokong Pemko Medan melalui Pak Wali (Dzulmi Eldin)," jelasnya.

"Kami kan aparat, harus bisa mencari, bekerja keras untuk membangun unit kerja. Itulah tanggung jawab seorang pimpinan harus bisa berinovasi," pungkasnya.

Kunjungan ke RSUD Pirngadi Turun 40 Persen

Saat ini, RSUD Pirngadi mengalami penurunan BOR (Bed Occupancy Ratio) hingga 40 persen.

Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan menginstruksikan agar manajemen RSUD Pirngadi segera dievaluasi.