Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sering Didemo, Pasien Anjlok, Benarkah RSUD Pirgadi Medan Diambang Kebangkutan? Ini Kata Dirutnya

Mereka sudah mendapatkan surat edaran dari pemerintah yang pada intinya menyebut tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer.

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Sering Didemo, Pasien Anjlok, Benarkah RSUD Pirgadi Medan Diambang Kebangkutan? Ini Kata Dirutnya
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Ratusan karyawan RSUD Pirngadi Medan menunggu giliran untuk mengambil gaji di Kantor Bagian Keuangan RSUD Pirngadi Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/6/2017). Setelah empat bulan tidak bergaji, akhirnya pekerja honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi menerima dua bulan gaji. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan Irma Suryani mengatakan, penurunan BOR yang terjadi di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut salah satunya karena imbas dari sistem regionalisasi atau rayonisasi yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

"Sistem BPJS sekarang lucu, karena dia sudah mengunci. Misalnya, saya kalau mau ke rumah sakit C, sudah ada daftarnya. Ke rumah sakit B, sudah ada daftarnya. BPJS-nya yang menguncinya, kalau Dinas Kesehatan enggak punya peran di situ," kata Irma, Rabu (12/12/2018).

Dijelaskannya, saat ini jika masyarakat ingin berobat, harus dirujuk ke rumah sakit tipe C terlebih dahulu. Setelah itu, C ke tipe B dan tipe B ke tipe A. Kecuali, katanya, pada kasus darurat, baru diperbolehkan dari Puskesmas langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B.

"Kalau yang darurat banget, memang di rumah sakit tipe C enggak bisa diantisipasi. Tetapi pada kasus yang lain, regionalisasi dikerjakan oleh BPJS," ujarnya.

Sistem regionalisasi tersebut, lebih jauh ia mencontohkan, misalnya untuk wilayah Kecamatan Medan Timur, hanya dikasih rumah sakit 1, 2, atau 3. Ketika di rumah sakit 3, masyarakat bisa memilih ingin dirujuk di mana.

"Enggak boleh juga lompat-lompat. Misalnya se-Kota Medan dikasih semua ke RSUD Pirngadi, maunya kita ya sih boleh-boleh saja. Tapi kan lagi-lagi BPJS yang kasih batas rayonisasi untuk rujukan," jelas Irma.

Diakuinya, BPJS Kesehatan sebenarnya menerapkan sistem rayonisasi agar tidak terjadi penumpukkan di satu tempat. Namun ternyata sistem tersebut memiliki dampak.

Berita Rekomendasi

"Sebenarnya BPJS mungkin ada pikirannya supaya enggak bertumpuk di satu tempat, cuma ada yang terimbas, yang terimbas kita lah (RSUD Pirngadi) salah satunya. Karena kita tipe B," ucapnya.

Terkait menurunnya BOR RSUD Pirngadi, Irma mengakui tentunya harus ada evaluasi yang dilakukan. Ada yang harus dipenuhi terkait penyebab rendahnya BOR di rumah sakit tersebut.

"Terkait Pirngadi yang juga RS Kota Medan, pasti kita berupaya supaya rumah sakit itu lebih baik ke depannya," ucapnya.

Pertama, kata Irma, harus perbaiki masalah internal seperti kualitas dan yang lainnya untuk mengambil simpati masyarakat lagi. Kedua, terkait masalah eksternal, pihaknya berupaya ke BPJS agar RSUD Pirngadi tidak hanya untuk kecamatan tertentu saja.

"Kalau dulu kan lempeng abis. Bisa dikatakan Pirngadi itu puskesmas terbesar di Kota Medan karena semua tumplek di situ," ucap Irma.

Sebelumya, Dirut RSUD Pirngadi Suryadi saat ditanya mengenai evaluasi RS Pirngadi, ia enggan memberikan keterangan perihal perkembangan arahan Wali Kota Medan tersebut

"No comment lah," ujarnya diakhiri tawa saat dijumpai usai rapat internal dan tertutup bersama anggota Komisi B DPRD Medan di RSUD Pirngadi dan langsung masuk ke mobilnya, Senin (3/12/2018).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas