Laporan Wartawan Tribunlampung Dedi Sutomo

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG SELATAN  – Hampir satu bulan warga korban tsunami selat Sunda di desa Way Muli Timur kecamatan Rajabasa tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Saat ini warga yang kehilangan rumahnya akibat diterjang tsunami selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu, berada di tenda darurat terpadu yang berada di kaki bukit di desa Way Muli Timur.

Rencana pembuatan hunian sementara  bagi warga yang rumahnya rusak diterjang tsunami, masih belum terealisasikan.

Warga sendiri menunggu adanya huntara tersebut.

Rencananya huntara akan dibangun berdampingan dengan lokasi tenda darurat terpadu yang saat ini menjadi tempat hunian warga.

Baca: Teman-teman Ayahnya Meninggal Dunia Karena Tsunami, Anak Anji Ungkap Ketidaksukaannya dengan Lautan

“Sampai sekarang belum terlihat adanya proses pembangunan huntara,” terang Imah, salah seorang warga, jumat (18/1).

Warga yang berada di tenda pengungsian darurat sendiri mengaku mereka masih belum lagi bisa beraktivitas.

Selain rumah mereka yang hancur diterjang tsunami, sumber matapencaharian warga yang sebagian nelayan juga terdampak tsunami.

Warga sendiri masih belum tahu sampai kapan kondisi saat ini mereka jalani.

Mengingat rencana bantuan alat tangkap bagi nelayan pun belum ada.

Begitu juga dengan warga yang bekerja di budidaya pembibitan udang (hicerry).

Sebagian terpaksa kini menganggur karena budidaya hicerry tempat mereka bekerja juga terdampak tsunami selat Sunda.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah kabupaten Lampung Selatan, Fredy SM selaku ketua tim rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tsunami mengatakan saat ini huntara sedang dalam proses penyelesaian pembangunan.

“Saat ini sedang kita lakukan untuk pembangunan huntara ini. Di beberapa desa di pesisir sedang dalam tahap pekerjaan oleh beberapa instansi yang membantu pemerintah. Memang pembangunan huntara ini bertahap,” kata dia kepada tribun.

Menurut Fredy mengatakan kendala utama dalam menyiapkan huntara bagi masyarakat terkena dampak tsunami ketersediaan lahan.

Tidak banyak lahan masyarakat yang bisa dipinjam untuk lokasi pembangunan huntara.

Sementara pemerintah daerah sendiri juga tidak memiliki aset lahan di wilayah pesisir yang bisa dijadikan lokasi untuk pembangunan huntara.

“Memang masalahnya ketersediaan lahan. Kita masih terus mencari dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memiliki lahan untuk bisa melakukan pinjam pakai sebagai lokasi huntara,” terang dirinya.

Fredy pun menegaskan pemerintah akan berusaha mempercepat proses pembangunan huntara bagi masyarakat yang rumahnya rusak parah akibat tsunami selat Sunda.(dedi/tribunlampung)