TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Halmahera Utara Ir Frans Manery bersama beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyaksikan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Hibualamo Jaya (BUMD) yang diwakili oleh direkturnya Deky Iwisara dengan Globalports PTE LTD yang diwakili oleh salah satu anggotany Henry Teh Kok Kheng, CEO & President Digiland di Centennial Tower Jakarta, Kamis (17/1).

Perjanjian antara BUMD Kabupaten Halmahera Utara dan investor asal Singapura ini berisi tentang kerjasama investasi untuk membangun infrastruktur di Halmahera Utara yang meliputi pembangunan pelabuhan, infrasturktur perikanan dan infrastruktur di sektor pariwisata.

Nilai investasi sebesar Rp 5 triliun. Pembangunan infrasutruktur pariwisata diharapkan mampu mendatangkan 500.000 wisatawan ke Halmahera Utara.

Penandatanganan HoA ini adalah kelanjutan dari MoU yang telah disepakati sebelumya pada Juli 2018.

Frans sangat gembira karena tahap demi tahap investasi ini dapat cepat dilalui. Dengan adanya investasi yang cukup besar Frans berharap nantinya Kabupaten Halmahera Utara akan setara dengan Kabupaten-Kabupaten lain yang telah maju.

Investasi juga akan mendorong manfaat di sektor ekonomi yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Tentu saja investasi ini banyak manfaatnya secara ekonomi. Saya juga ingin agar Kabupaten Halmahera Utara segera bangun hingga sejajar dengan Kabupaten-kabupaten lain yang sudah maju,” kata Frans.

Kedatangan investor ke Halmahera Utara disambut baik dan mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara menyambut dengan tangan terbuka dan siap mendukung penuh apa rencana investor.

“Saya menyambut baik adanya perjanjian ini. Saya berserta jajaran akan mendukung penuh agar investasi ini dapat berlangsung dengan baik dan membuahkan manfaat bagi masyarakat sebagaimana yang kita inginkan,” sambut Yulius Dagilaha.

Mengingat investasi besar ini akan mencakup pembangunan di berbagai sektor dalam jangka waktu yang panjang, maka DPRD Provinsi juga akan memberikan dukungan berupa payung hukum agar investasi ini dapat terus berjalan sebagaimana yang direncanakan, dan tidak melenceng sehingga mengakibatkan permasalahan di masa yang akan datang.

“Kami akan menyiapkan payung hukum yang jelas agar nantinya investasi seperti ini akan lebih mudah dijalankan tanpa perizinan yang rumit dan meminimalisasi konflik dimasa depan. Ini adalah investasi besar dengan kurun waktu yang panjang dan dengan pihak luar (negeri). Maka itu harus disiapkan segala sesuatunya dengan detil agar nanti tidak ada muncul permasalahan,” ujar Alien Mus.