Penggunaan kapal motor penyeberangan, kata dia, biasanya disebabkan karena tidak adanya akses penghubung seperti jembatan.

Tentunya, hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah.

"Tidak adanya jembatan menjadi masalah bagi masyarakat," katanya.

Baca: Kisah Masjid Tempat Jenazah Istri Ustaz Maulana Disalatkan, Dibangun Nur Aliyah dari Jual Emas

Jika ternyata masyarakat masih menggunakan kapal motor, ponton atau alat transportasi sungai lainnya untuk penyeberangan, Suyanto menegaskan semestinya operasional itu diawasi pemerintah melalui instansi terkait.

Terlebih ketika ditemui kenyataan bahwa muatan kapal melebihi ketentuan.

"Semestinya harus layak pakai. Harus ada pengawasan. Jangan ketika ada bencana kita semuanya gaduh. Baru ribut. Ini menyangkut nyawa lho, jangan main-main," jelasnya.

Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) setempat segera melakukan kroscek ke berbagai titik penyeberangan yang biasanya digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

"Tolong didata aktivitas penyeberangan itu, apakah berisiko atau tidak," katanya.

Dishub juga harus memastikan alat transportasi penyeberangan yang operasional layak pakai atau tidak.

Menurut dia, musibah seperti ini bukan kali pertama terjadi di Kalbar, khususnya di Kapuas Hulu.

"Itu mesti dicek. Ini mesti ada perhatian khusus karena sudah terjadi berulang kali. Jangan nyawa manusia dipertaruhkan. Ini masalah dan mesti dicari solusinya. Pemerintah harus menata di mana saja penyeberangan itu, alat apa yang digunakan apakah memenuhi standar keselamatan atau tidak. Ini mesti dilihat dan diteliti. Jangan sampai kasus ini terulang lagi," kata Suyanto.

Artikel ini telah tayang di Tribunpontianak.co.id dengan judul UPDATE Tragedi Kapal Teggelam di Sungai Kapuas, 12 Penumpang Hilang dan Badan Kapal Masih Misterius