TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO - Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar aksi demo di lingkungan kampus mereka.

Peserta aksi dengan jaket almamater UMS bergerak pukul 10.30 WIB menuju depan gedung induk Siti Walidah UMS, Pabelan, Sukoharjo, Kamis (11/4/2019).

Mereka menolak politisasi di kampus, yang menurut mereka kampus seharusnya menjadi tempat yang netral dalam pemilu ini.

"Kami tidak permasalahkan dukungan politik untuk nomor 1 atau 2, tapi kampus Muhammadiyah mengabaikan aturan kampus."

"Kampus adalah ranah paling suci tidak ada politik, tapi diwarnai dengan seruan politik," kata  salah satu mahasiswa peserta aksi.

Baca: Maruf Amin Optimis Raih Minimal 58 Persen Suara di Pilpres

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga berorasi mengajak untuk golput alias tidak menggunakan hak pilihnya.

Ia juga kembali menyinggung sejumlah kasus buruk dari masing masing capres, termasuk menyinggung keterlibatan Prabowo dalam kasus 98.

Sejumlah spanduk bertulisan penolakan politisasi di kampus dibentangkan, dan juga menenteng gambar foto Rektor UMS, sejumlah pejabat UMS dan Muhammadiyah.

"Aksi digelar berawal dari keresahan mahasiswa ada beberapa dosen dan UMS yang melakukan politik didalam kampus, ada dosen yang menggiring opini mahasiswa menyampaikan kebaikan capres nomor 02 dan menyampaikan keburukan 01," kata seorang mahasiswa saat diwawancarai TribunSolo.com.

Taufik Kasturi, Wakil Rektor 3 UMS bidang Kemahasiswaan dan Alumni menanggapi santai aksi tersebut.

"Aksi ini mengatasnamakan bukan salah satu elemen kampus, sehingga maksud dan sasaran mereka siapa dan bagaimana politisasi dikampus terjadi tidak bisa dipahami."

"Selama ini kita tidak merasa menggiring opini politik, tidak ada instruksi apapun baik dari kampus maupun Muhammadiyah," kata Taufik.

Dalam aksinya, mahasiswa meminta kampus steril dari bentuk kegiatan politik praktis.

"Jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkan posisinya mengajak civitas akademika memilih jagoannya," ujar Hanif, Korlap Aksi.

Dikatakan bahwa kegagalan elite-elite politik dalam merealisasikan janji dan program kesejahteraan pada pemilu dan pilpres lalu bukan dijawab dengan memperjelas program dan mempertegas kontrol rakyat dalam mengawal program berikut calon-calon terpilih nantinya, tetapi justru memundurkannya pada penokohan/figurisasi semata yang membodohkan melalui media-media massa.

"Sungguh kami tidak sudi orang-orang yang selama ini menjadi biang kerok mahalnya biaya pendidikan menjadikan kampus UMS sebagai ladang mencari suara pemilih.

Kami Menyayangkan sikap para elite kampus yang melibatkan diri dalam kampanye calon presiden dan calon wakil presiden tertentu," ujar Hanif.

Penulis: Agil Tri