TRIBUNNEWS.COM - Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu alternatif lokasi ibu kota baru.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keseriusan rencana pemindahan ibu kota RI dengan mengunjungi beberapa wilayah di Kalimantan termasuk Bukit Soeharto.

Jokowi mengunjungi Bukit Soeharto hari ini, Selasa (7/5/2019).

Seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana yang dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota.

Dalam kunjungan ini, Kepala Negara menjelajah kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca: Dikunjungi Jokowi, Kawasan Bukit Soeharto Jadi Alternatif Lokasi Ibu Kota Baru, Ini Kelebihannya

Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

"Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini," ujar Presiden kepada wartawan usai melakukan peninjauan.

Kepala Negara menyebutkan, kawasan Bukit Soeharto memiliki sejumlah keunggulan.

Keunggulan itu di antaranya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan.

Keberadaan sarana pendukung tersebut dapat menghemat biaya pembangunan.

"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian, kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," kata Jokowi.

Meski demikian, Presiden menegaskan, pemindahan dan persiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur.

Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

"Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi," ujar Jokowi.