Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gara-Gara Sistim Zonasi, Pelajar Ini Berniat Bunuh Diri karena Tidak Bisa Masuk Negeri

Ia berharap pihak DPRD dapat mampu memperjuangkan anak-anak mereka bisa masuk SMA negeri.

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Gara-Gara Sistim Zonasi, Pelajar Ini Berniat Bunuh Diri karena Tidak Bisa Masuk Negeri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYAHRONI
Suasana audiensi puluhan orangtua calon murid SMA di DPRD Pontianak, Rabu (26/6/2019) 

Ia pribadi akan tetap membuat sekolah favorit. Ia akan membangun SMK dan SMA unggulan disetiap kabupaten-kota.

"Terserah pak menteri mau atur ape, pokoknye kite atur daerah ini. Masak ngatur penerimaan murid saja ribut sedunia begitu," ucapnya.

Sebut Solusi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membantah adanya sistem zonasi dalam PPDB 2019 menimbulkan masalah.

Ia justru mengatakan sistem zonasi menjadi solusi persoalan dunia pendidikan.

"Zonasi itu untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dan ketidakmerataan guru," ujar Muhadjir.

Muhadjir menambahkan, penerapan sistem zonasi membuat pemerintah lebih mengetahui persoalan sekolah di berbagai daerah secara lebih detail.

Berita Rekomendasi

"Zonasi ini untuk memperkecil istilahnya itu men-close up masalah. Karena kalau petanya nasional itu buram. Tapi kalau kita pecah-pecah ke zona-zona itu jadi lebih tajam, lebih luas," terangnya.

Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem zonasi tersebut telah mengundang masalah di sejumlah daerah.

Menanggapi itu, Mendikbud Muhadjir mengatakan ada daerah yang responsif untuk mengatasi permasalahan PPDB.

"Kenyataannya bahwa sebagian daerah tidak ada masalah, artinya berarti ada daerah yang cukup responsif tapi ada daerah yang mungkin persoalannya karena itu lebih kompleks maka solusinya juga tidak semudah dari daerah yang lain," jelasnya.

Kemudian, ia mengatakan berbagai persoalan sekolah di tiap zona akan ditindaklanjuti pemerintah.

Dengan sistem zonasi, menurutnya, akhirnya banyak diketahui daerah-daerah yang belum memiliki sekolah memadai atau tidak cukup menampung siswa dari zona tersebut.

"Setelah tahu masalah ini akan kita selesaikan per zona. Mulai dari ketidakmerataan peserta didik, kesenjangan guru, ketidakmerataan guru, jomplangnya sarpras antarsekolah," katanya.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas