TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Gizi menjalin kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan TInggi Swasta (PTS) melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola program penanggulangan stunting.

Universitas YARSI merupakan salah satu dari 17 Perguruan Tinggi yang dipercaya pemerintah untuk mengawal program ini sesuai harapan pemangku kepentingan.

Universitas YARSI bersama UKI tercatat sebagai dua PTS yang dilibatkan dalam penanganan masalah stunting. Sedangkan partisipan dari perguruan tinggi lainnya semua berasal PTN ternama.

Universitas YARSI dipercaya Kemenkes untuk terlibat dalam mengelola program penanggulangan stunting di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Ada 10 desa yang akan menjadi wilayah prioritas penanganan stunting di Kabupaten Banten, yaitu Kadu Maneuh, Koroncong, Pakuluran, Pasirkarag, Tegalongok, Banyu Mundu, Pasirdurung, Langensari, Koncang, dan Kadugadung.

Baca: 2020, Kemenkes Fokuskan Anggaran untuk Stunting Hingga Tuberkulosis

Dr. Hera Nurlita dari Direktorat Gizi Masyarakat, Kemenkes RI mengatakan Universitas YASRI dipercaya untuk melakukan pendampingan di locus stunting karena komitmennya yang tinggi dari pengelola universitas mulai dari Ketua Yayasan, Rektor hingga para Dekan yang dibuktikan hadir secara langsung dalam workshop penyamaan persepsi PT pada program penurunan stunting di Kabupaten Pandeglang yang digelar Kemenkes, di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Pertimbangan lainnya, kata Hera, karena Program Studi (Prodi) di Universitas YARSI cukup kapabel, kompeten dan sarat pengalaman khususnya dalam melaksanakan misi Tri Dharma PT yakni pengabdian masyarakat.

Selain juga hasil Litbang dari universitas ini dipercaya oleh mitra universitas internasional sehingga lebih mudah dalam mengaplikasikan di lapangan dalam program pencegahan dan penurunan stunting di Pandeglang tersebut.

Pada workshop itu langsung dihadiri Dr. Hera Nurlita (Staff Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes),Nina Sardjunani (Team leader sekretariat SDGs kantor Bappenas), Prof. dr. H. Jurnalis Uddin, PAK (Ketua Yayasan Universitas YARSI), Prof. Soekirman (Guru Besar Emeritus IPB dan Guru Besar tidak tetap FK-UKI Jakarta), Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D (Rektor Universitas YARSI), dr. Hj. Rika Yuliwulandari (Dekan FK YARSI), serta Dr.dr. Wan Nedra Komaruddin, SpA (Bagian Ilmu Kesehatan Anak).

Dr. Hera Nurlita menjelaskan perbaikan gizi masyarakat, khususnya mengatasi masalah stunting, telah menjadi komitmen pemerintah pada pembangunan nasional sekaligus pada pembangunan di tingkat global.

"Stunting adalah masalah pembangunan yang kompleks, dan terkait dengan kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan ibu dan anak, penyakit, pendidikan, kondisi lingkungan dan sanitasi, serta jaminan keamanan pangan dan gizi,"jelas Hera.

Ditegaskan wakil pemerintah ini bahwa penanggulangan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor, lintas disiplin serta lintas pelaku.

Untuk itu pemerintah perlu memastikan program lintas sektor dilaksanakan secara konvergen dan efektif.

Pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus bertanggung jawab atas pencegahan dan penanggulangan stunting.