TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Meski perkawinan sedarah dari kaca mata hukum tak memiliki jerat pidana, melainkan hanya sebatas sanksi administratif, namun pasangan kakak-beradik asal Bulukumba yang dikabarkan melangsungkan pernikahan sedarah di Balikpapan, masih bisa masuk penjara.

Lantaran sang pria masih memiliki keterikatan pernikahan dengan wanita lain alias 'suami orang' saat menikahi adik kandungnya.

Terlebih diketahui sang istri sempat membuat laporan di Polres setempat saat mengetahui suaminya menikahi adik kandungnya sendiri, yang dikabarkan dilangsungkan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Saat Tribunkaltim.co meminta keterangan hukum kepada Kasat Reskrim Polres Balikpapan AKP Makhfud Hidayat, jerat pidana masih bisa dikenakan terhadap pasangan tersebut.

Berdasarkan pasal 284 KUHP, menerangkan bahwa suami yang beristri lebih dari satu tanpa izin istrinya itu ada pidananya.

Tindak pidana perselingkuhan atau perzinahan merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh korban atau istri sah sang laki-laki.

Baca: Pemakaman Sutopo Diwarnai Tangisan Ayahanda, Pesan Terakhir Sang Anak Sebut Kesembuhan dan Naik Haji

"Pasal perzinahan, yang bersangkutan punya istri sah. Terus kemudian apabila bisa dibuktikan mereka 'kumpul kebo', sudah cukup buat pidananya. UU perkawinan memang tidak perbolehkan perkawinan sedarah, namun jerat pidananya belum diatur," jelas Makhfud, Senin (8/7/2019).

Bila terjadi perkawinan sedarah, lalu tercatat Kantor Urusan Agama, maka ada kewajiban dilakukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pelaku perkawinan sedarah bisa terkena sanksi pembatalan perkawinan.

Sedangkan petugas KUA yang melanggar aturan itu dikenakan sanksi administratif.

Sebab pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

"Perkawinan sedarah tidak bisa dianggap sah dan tidak tercatat oleh negara," ucapnya.

Kendati demikian, selain pasal 284 KUHP tentang perzinahan, sanksi pidana bisa dikenakan jika terbukti ada pemalsuan dokumen serta saksi.

Kakak Menikah dengan Adik