Ruang Sekda dan Rumah Dinas Bupati Kudus Disegel KPK, Ini Kata Gubernur Ganjar Pranowo
Tidak hanya ruang Sekretaris Daerah (Sekda) dan Staf Khusus Bupati Kudus yang disegel oleh KPK. Rumah Dinas Bupati Kudus juga ikut disegel
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, KUDUS - Tidak hanya ruang Sekretaris Daerah (Sekda) dan Staf Khusus Bupati Kudus yang disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rumah Dinas Bupati Kudus juga turut disegel.
Sebuah stiker kecil menempel di daun pintu utama rumah dinas.
Rumah itu letaknya tepat di belakang Pendopo Kantor Setda Kabupaten Kudus.
Pembatas antara pendopo dengan rumah dinas terdapat pintu berikut gebyok.
Di situ pintu tertutup rapat. Pemisah antara rumah dinas dan pendopo terdapat ruang pringgitan.
Di ruang itu, Bupati Kudus M Tamzil biasa menjamu tamu.
Di ruang tersebut terdapat pintu besar.
Di pintu itulah sebuah stiker bertuliskan 'Dalam Pengawasan KPK' tertempel.
Untuk mengambil gambar, sejumlah awak media harus mengambil celah dari jendela ruang pringgitan yang masih terbuka.
Sebelumnya sejumlah petugas KPK yang jumlahnya sekitar 6 orang menggeledah Ruang Sekda dan Staf Khusus Bupati Kudus.
Rumah Dinas Sekda Kudus yang terletak hanya sepelamparan batu dari Gedung Setda Kabupaten Kudus juga turut digeledah.
Komentar Ganjar OTT KPK di Kudus
KPK Jumat (26/7/2019) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kudus.
Satu di antara yang ikut diamankan KPK adalah Bupati Kudus, M Tamzil.
OTT itu diduga karena suap jual beli jabatan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dihubungi Tribunjateng.com mengatakan, OTT menjadi penting bagi para pejabat yang tidak bisa dinasihati.
"Kalau sudah tidak bisa dinasihati maka OTT menjadi penting."
"Di era yang sudah terbuka dan di era semua melakukan reformasi menuju pemerintah bersih maka hanya orang yang bernyali tinggi alias nekat yang melakukan ini," ucapnya via pesan Whatsapp, Jumat (26/7/2019).
Ia kerap kali menyampaikan soal potensi penyalahgunaan kewenangan.
"Semua kepala daerah sebenarnya sudah paham soal mitigasi korupsi."
"Seperti jual beli jabatan, lelang proyek dan perizinan."
"Semua kepala daerah juga sudah melakukan pelatihan pencegahan korupsi di KPK."
"Semuanya juga sudah melakukan tanda tangan pakta integritas," tutupnya.
Di awal tahun 2019, saat Ganjar melantik Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dirinya sudah menyampaikan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas.
"Godaan terbesar pemimpin daerah adalah soal lelang jabatan, proyek, dan komisi."
"Maka integritas harus nomor satu," ucapnya saat itu.
Tak heran jika Ganjar beranggapan OTT menjadi jalan terakhir bagi pejabat maupun kepala daerah yang tidak bisa dinasehati. (Faizal M Affan)
Segel pita berwarna merah hitam bertuliskan KPK dibentangkan di pintu masuk ruangan staf khusus Bupati Kudus.
Sementara itu di ruangan kerja Sekda Kudus disegel menggunakan stiker bertuliskan pengawasan KPK.
Penyegelan yang dilakukan oleh tim Antirasuah ini sontak menarik simpatik para pegawai di lingkungan Pemkab Kudus.
Menurut keterangan petugas kebersihan di Lingkungan Pemkab Kabupaten Kudus, Wiwin, sekitar pukul 10.00, dirinya belum melihat ada segel KPK.
"Mungkin, disegel saat mepet waktu salat Jumat," kata Wiwin.
Sementara itu, petugas kebersihan di Lingkungan Pemkab Kudus lainnya, Kusnaidi, berujar jika sebelum penyegelan itu dia melihat ada beberapa orang asing yang berada di sekitar Ruang Sekda Kudus dan ruang staf Khusus Bupati.
"Saya hanya melihat beberapa orang yang tak saya kenal. Sepertinya KPK," sambung dia.
Asisten I Setda Kabupaten Kudus, Agus Budi Satriyo, mengaku tidak mengetahui perihal penyegelan KPK di ruangan tersebut.
"Saya tadi Jumatan dan tidak tahu. Saya justru terkejut ada penyegelan dari KPK," ujarnya.
9 orang terjaring OTT KPK
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penindakan KPK mengamankan sembilan orang, termasuk Bupati Kudus Muhammad Tamzil, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kudus, Jumat (26/7/2019).
"Mereka terdiri dari unsur kepala daerah, staf, dan ajudan Bupati, serta calon kepala dinas setempat," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan tertulis.
Basaria mengatakan, KPK menduga akan terjadi transaksi suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
"Ada uang yang sudah diamankan oleh tim KPK, yang masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan ini," kata Basaria.
Saat ini, pihak-pihak yang diamankan sudah dibawa ke kantor kepolisian setempat untuk menjalani pemeriksaan intensif. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Pegawai Pemkab Kudus Kaget, Ada Pita Bertuliskan KPK di Ruang Staf Khusus Bupati, https://jateng.tribunnews.com/2019/07/26/pegawai-lingkungan-pemkab-kudus-kaget-ada-pita-bertuliskan-kpk-di-ruang-staf-khusus-bupati?page=2.
