TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan terjadi Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Akibat kerusuhan tersebut, terdapat beberapa fasilitas publik yang rusak diantaranya Kantor DPRD Papua Barat dan Eks Kantor Gubernur Papua Barat.

Diberitakan Kompas TV dalam tayangan Breaking News pada Senin (19/8/2019) massa juga tampak melempari petugas yang berjaga untuk mengamankan situasi.

Massa juga memblokade beberapa jalan yang mengakinbatkan akses transportasi menjadi lumpuh total, diantaranya Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan Jalan Manunggal Ambon, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Baca: Pantau Pengunjuk Rasa di Papua, Seorang Polisi Tertembak

Massa dengan jumlah cukup besar terkonsentrasi di satu titik yakni di Makalo.

Sebelumnya, Kapolda Papua Barat, Brigjen Herry Rudolf Nahak telah menemui massa di jalan.

Tak hanya itu, Wakil Gubernur Papua Barat Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani dan Pangdam VIII Kasuari Papua Barat juga sempat turun tangan untuk mengajak berkomunikasi dengan massa.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo dalam keterangan persnya menyatakan, pertemuan ketiga tokoh tersebut dengan massa sempat ada prfokasi dari dengan pelemparkan batu sehingga komunikasi dihentikan sejenak menunggu situasi kembali kondusif.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo juga menyatakan, insiden kerusuhan tersebut diakibatkan adanya massa yang terprofokasi oleh sebuah konten di media sosial tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Surabaya.

Dedi Prasertyo pun menyayangkan kondisi yang terjadi di Manokwari, padahal kondisi Manokwari merupakan kondisi yang paling aman sebelumnya di wilayah Papua.

Menurutnya peristiwa yang terjadi di Surabaya sebenarnya sudah cukup kondusif dan telah ditangani oleh Polri.

Saat ini akun penyebar konten tersebut sedang ditelusuri pihak kepolisian untuk diselidiki Identitasnya.

Baca: Kronologi Kerusuhan di Manokwari, Dugaan Penyebab hingga Keterangan Wagub Papua Barat

Dedi Prasetyo mengimbau, masyarakat agar tetap tenang dan turut menjaga kondusifitas Manokwari.

Dedi menyatakan masyarakat boleh menyampaikan didepan publik asal tidak melakukan tindakan anarkis, dan tidak melaukukan perusakan fasilitas publik, melakukan pemblokiran jalan.

Informasi yang dihgimpun Tribunnews.com, sebelumnya memang ada informasi akan adanya unjuk rasa di Manokwari, namun akhirnya aksi unjuk reasa tersebut disisipi oleh oknum yang tidakn bertanggungjawab hingga akhirnya menimbulkan kerusuhan.

(Tribunnews.com/tio/KompasTv)