Digeruduk Massa dan Dituding Provokator Insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Ini Bantahan LBH Surabaya
Aksi digelar dengan berorasi dan memembentangkan beragam poster yang bernada protes terhadap LBH Surabaya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Puluhan warga menggelar aksi di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/8/2019).
Mereka menuding LBH Surabaya turut andil memperkeruh suasana menjadi semakin panas tentang isu Papua di Surabaya.
Massa yang menamakan diri sebagai Keluarga Besar Masyarakat Melanesia Surabaya itu datang dengan mengendarai motor dan mobil bak terbuka sambil membawa pengeras suara.
• Tri Susanti Jadi Tersangka Kasus Rasialis Mahasiswa Papua, Begini Reaksi Kuasa Hukumnya
• VIDEO: Tegang! Detik-Detik Gubernur Papua dan Jawa Timur Ditolak Masuk Asrama Mahasiswa Papua
• Ada Lima Oknum Anggota Koramil Diskors Diduga Terlibat Insiden di Asrama Mahasiswa Papua
Aksi digelar dengan berorasi dan memembentangkan beragam poster yang bernada protes terhadap LBH Surabaya.
Irwan Marasabessy, salah satu koordinator aksi mengatakan, ada pihak-pihak tertentu termasuk LBH Surabaya diduga melakukan provokasi seakan-akan ada intimidasi dan pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.
"Mereka bahkan mencoba mengompori situasi bahwa mahasiswa Papua dalam kondisi terancam sehingga mahasiswa Papua merasa ketakutan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Padahal pada kenyataannya mahasiswa dan masyarakat Papua hidup nyaman dan aman di Surabaya," jelasnya.
Dia meminta polemik Papua tidak ditunggangi dengan kepentingan politik atau kepentingan dan asing.
"Advokasi LBH Surabaya dalam masalah Papua bukannya menyelesaikan masalah tapi menambah masalah kebangsaan," ucapnya.
• Dewi Perssik Dan Nita Thalia Siap Goyang Warga Pekalongan
Terpisah, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LBH Surabaya Sahura membantah bahwa LBH Surabaya punya kepentingan lain dalam kasus Papua di Surabaya.
"Fokus kami di pendampingan hukum dan isu pelanggaran HAM, tidak lebih dari itu," katanya.
Pihaknya hanya mendukung penuntasan kasus rasial yang terjadi pada penghuni asrama mahasiswa Papua.
• Juventus Lalui Manchester United Dalam Hal Followers Instagram
Dia juga membantah menyebut mahasiswa Papua tidak aman di Surabaya.
"Silakan cek di media, apakah ada statment kami yang menyebut mahasiswa Papua di Surabaya tidak aman," ucapnya.
Pasca 19 Agustus, LBH Surabaya tidak pernah menjalin komunikasi dengan mahasiswa di Papua di Surabaya.
"Semua akses tertutup bahkan dengan wartawan. Mahasiswa Papua menolak berkomunikasi," ujarnya.
• Sebanyak 303 Personel Gabungan Disiagakan untuk Mengattur Lalu Lintas di Jakarta Muharram Festival
Tolak Berkomunikasi dengan Siapa pun
Hingga 10 hari pasca aksi protes pengerusakan bendera, penghuni asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, masih menutup diri.
Mereka menolak berkomunikasi dengan siapapun.
Kapolda Jatim, Irjen Luki Hermawan mengatakan, penguni menolak berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan polisi, maupun dengan perwakilan warga Papua yang datang ke sana.
"Mereka belum berkenan membuka komunikasi dengan siapapun termasuk dengan polisi dan perwakilan Papua yang datang ke sana," kata Luki, Selasa (27/8/2019) lalu.
Dan itu memang sudah terbukti saat Gubernur Jatim hofifah dan Gubernur Papua Lukas Enembe ditolak masuk asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Pekan lalu.
• VIDEO : Pansel Capim KPK Kaget Surat Berstempel Rahasia dari KPK Bisa Bocor
• Atasi Kemacetan Lalu Lintas, Bandara Soekarno-Hatta Bangun Jembatan Berbentuk Setengah Daun Semanggi
Rombongan DPR RI asal Papua bersama wakil Ketua DPR Fadli Zon, juga gagal masuk ke dalam asrama.
Saat itu, pintu gerbang asrama Mahasiswa Papua sendiri terlihat tertutup rapat.
Di depan pintu gerbang terpampang spanduk warna putih bertuliskan
"Siapapun Yang Datang Kami Tolak" dengan huruf warna merah.
Selain itu juga "Lepaskan Garuda" dan "Referendum Is Solution".
Seperti diketahui, sehari jelang perayaan HUT RI ke-74 pada 16 Agustus lalu, kelompok ormas menggelar aksi protes di depan asrama tersebut karena kabar ada perusakan Bendera Merah Putih di depan asrama.
• Kinerja Pemerintah Dalam Urusan Perumahan Rakyat Dinilai Belum Optimal
Dalam aksi tersebut, muncul ujaran-ujaran rasial yang disebut memicu aksi kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.
Polisi kini mendalami kasus perusakan bendera tersebut dan pelaku ujaran-ujaran rasial kepada warga Papua di asrama tersebut.
Artkel Ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Dituding Perkeruh Kasus Mahasiswa Papua, Kantor LBH Surabaya Didemo