Sementara di sisi lain, wacana ini juga ditentang oleh sejumlah masyarakat di Jawa Barat.

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat bukan hal baru. Bahkan telah digulirkan saat Provinsi Jawa Barat didirikan.

Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya merujuk Staatblad Nomor 378 itu dibentuk melalui UU Nomor 11 Tahun 1950.

Salah satu alasan pergantian nama adalah mempertegas identitas masyarakat Sunda.

Perubahan tersebut untuk mengikat budaya yang mulai terkikis dan sulit didapati di daerah asal akibat globalisasi.

Secara yuridis, penggantian nama wilayah sudah biasa terjadi di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum.

Misalnya Irian Jaya menjadi Papua, Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam.

Wacana penggantian ini pun sempat ditentang sebagian warga Cirebon Raya.

Bahkan menyatakan Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat jika nama Provinsi Jawa Barat diganti.

Nama-nama pengganti Jawa Barat dinilai tidak merepresentasikan keberagaman Jawa Barat yang sejak dahulu telah dihuni juga oleh Suku Betawi dan Cirebonan.

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 ini mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat, yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda, dan Suku Cirebon yang dengan keberagaman dialeknya secara garis besar berbahasa Cirebonan. (Muhamad Syarif Abdussalam)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Wacana Ganti Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Pasundan, Begini Jawaban Gubernur Jabar Ridwan Kamil