“Terdapat kesalahpahaman, antara masyarakat yang kebetulan kita yang mengakomodir, dan kepada para pengusaha minimarket," ungkap Deni.

"Jadi kesalahpahamanya ini tidak semua pengusaha minimarket menerima, walaupun itu sudah ada surat tugas parkirnya, dan dengan hal ini mengakibatkan masyarakat jadi tidak terima,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam rangka menanggapi kejadian ini, Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan atas premanisme dan pemaksaan jatah parkir yang berada di Bekasi.

Dikrimum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto menegaskan tidak akan mentolerir tindakan premanisme dan akan menyelidiki seputar surat tugas pungutan retribusi parkir oleh ormas.

“Kita akan dalami apakah ada tindakan melawan hukum, baik itu secara intimidatif, terhadap pengusaha atau masyarakat, kemudian ada tindakan-tindakan premanisme, kita tidak  akan mentolerir,” kata Dikrimum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto.

Terkait dengan dugaan premanisme, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan tim untuk menginvestigasi dugaan premanisme, dan menindak lanjuti secara lebih luas terkait kasus retribusi parkir tersebut.

“Sementara tim dari Polda Metro Jaya sudah turun, dan kita akan selidiki kenapa ada rekomendasi kenapa ada surat seperti itu,” ujar Kombes Suyudi Ario Seto.

Sebelumnya dalam video viral tersebut, telontar serangkaian tuntutan dari anggota-anggota ormas agar Pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha minimarket "bekerja sama" dengan ormas agar mereka berhak menarik tarif parkir di minimarket.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)