"Sebenarnya yang harus kita kritik adalah politik dinasti, karena dinasti politik itu menutup akses demokrasi dari kompetitor," ujar Gun.

Gun menjelaskan, siapapun boleh mengikuti Pilkada jika pencalonan dilakukan secara demokratis.

"Hak politik melekat pada seorang warga negara untuk mencalonkan diri secara demokratis, anak siapapun boleh maju," jelasnya.

"Kita menghormati hak semua orang," lanjut Gun.

Sehingga Gun berujar, masyarakat harus membedakan antara dinasti politik dengan majunya seseorang berdasarkan sistem demokrasi.

"Jadi kita harus membedakan politik dinasti dengan majunya seseorang dengan hak sipil seseorang yang mengikuti prosedur demokratis," katanya.

Gun juga menyampaikan, majunya Gibran terjun ke dunia politik punya sisi positif dan negatif.

"Ini ada sisi positif dan negatifnya," ujar Gun Gun.

Menurutnya, keuntungan yang diterimanya yaitu, dia sudah dikenal oleh publik karena sudah ada pemberitaan mengenai dirinya sebelumnya.

"Sisi positifnya, dia akan mudah mendapat ruang publisitas publik," kata Gun.

"Karena saat pemerintah Jokowi, hampir setiap hari ada pemberitaan keluarga, di situ ada nama Gibran dan menantunya," jelasnya.

Sehingga Gun menilai, Gibran sudah mempunyai modal politik di awal langkahnya itu.

"Secara modal politik dia pasti naik," ungkapnya.

Namun, sisi negatifnya ada kemungkinan Gibran mendapat perlakuan khusus sebagai keluarga Jokowi.