Ia menjelaskan, saat ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah dibentuk satu direktorat jenderal (ditjen) baru yang khusus mengurusi pendidikan vokasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

''Dari keseluruhan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia saat ini, 25 persen di antaranya adalah vokasi.

"Kita sangat berharap alumni perguruan tinggi vokasi ini bisa memberi kontribusi dalam mengatasi persoalan lapangan kerja," ujarnya.

"Setelah selesai mereka bisa langsung bekerja. Misalnya berlayar. Setelah empat atau lima tahun bekerja, mereka sudah bisa memiliki kapal dan membuka lapangan kerja baru,'' ujar Jasruddin.

KEPALA Pusat Pengembangan (Kapusbang) Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Ir I Nyoman Sukayadnya MM, turut hadir.

Dalam sambutannya Sukayadnya menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan tinggi swasta dan negeri.

Status ijazahnya juga sama. Sehingga tidak boleh ada perlakuan yang berbeda.

Karena itu terkait sertifikat kompetensi sudah selayaknya wajib dimiliki setiap lulusan diklat kepelautan.

Karena dengan keahlian tersebut, Anda semua lulusan Polimarim AMI bakal lebih diutamakan untuk diterima kerja.

Bahkan untuk ijazah pelaut dari prodi Nautika dan Permesinan Kapal itu ijazah diakui secara internasional.

Karena ijazah tersebut dikeluarkan secara prosedural lewat pengawasan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

''Kalau di luar sana Anda mendapatkan perlakuan yang berbeda karena status ijazah, laporkan ke saya.

"Kita harus mengubah hal-hal yang tidak sesuai demi peningkatan kualitas SDM,'' tegas I Nyoman yang menjadi inspektur upacara dalam wisuda.