Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

"Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2019 lalu BPN mencatatkan rekor baru, yakni mampu menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 11,2 juta lembar sertifikat. Padahal, Presiden Joko Widodo sendiri "hanya" menargetkan sebanyak 9 juta lembar sertifikat untuk diterbitkan pada tahun tersebut.

"Total produk BPN tahun ini mencapai 11,2 juta. Terima kasih sekali kepada semua aparat BPN yang sudah bekerja dengan keras sekali sesuai yang diharapkan Bapak Presiden," kata Sofyan.

Di Jawa Timur sendiri diperkirakan terdapat 9,4 juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat hingga saat ini. Sementara untuk Kabupaten Gresik yang menjadi lokasi penyerahan sertifikat kali ini tercatat sudah 51 persen bidang tanah yang terdaftar.

Sebanyak 383 ribu bidang tanah di Gresik yang belum bersertifikat akan terus diupayakan dalam tempo empat tahun mendatang.

Baca: Haris Azhar Minta Jokowi Jangan Mencla-mencle soal Penegakan Hukum

"Teman-teman BPN berjanji paling lambat tahun 2024 seluruh tanah Jawa Timur sudah terdaftar," tuturnya.

Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan dua Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman serta Putri Tanjung.