Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Presiden Jokowi Serahkan 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah di Jawa Timur

"Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya," ujar Presiden

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Presiden Jokowi Serahkan 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah di Jawa Timur
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 2.020 sertifikat tanah bagi warga di Gresik, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, GRESIK - Sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur hari ini, Senin (27/1/2020) memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki.

Bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Jawa Timur.

Baca: Jokowi Minta Prabowo Kembangkan Alusista Berbasis Teknologi Digital

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

"Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya," ujar Presiden sesuai keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, Senin.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk (penerima dari) Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.

Berita Rekomendasi

Seluruh sertifikat yang telah diserahkan langsung tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.

Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya.

Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak.

Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

"Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu," ucapnya.

Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan.

Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas