TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengembangan Pelabuhan Batuampar tidak bisa  dilihat sebagai niat menyingkirkan pelaku logistik lokal.

Rencana pengembangan pelabuhan oleh Pelindo harus dilihat sebagai peluang untuk berkolaborasi yang luas, dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan kepalabuhanan.

Sekretaris Perusahaan Pelindo I, M Eriansyah Boy menyatakan, semua pihak harus mendukung upaya pengembangan dan penataan kembali Pelabuhan Batuampar, Batam untuk meningkatkan daya saing layanan kepelabuhanan.

"Pengembangan Pelabuhan Batuampar harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata M Eriansyah Boy dalam keterangan pers tertulis.

Sebelumnya, berbagai asosiasi pengusaha kepelabuhanan di antaranya Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Internasional Nation Shipowner Association (INSA) serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam mendatangi Komisi III DPRD Kota Batam, Kamis (30/1/2020).

Baca: Saat Buang Air Kecil, Pekerja Pelabuhan Batuampar Tewas Tersenggol Crane

Baca: Pelindo I dan Pelindo III Kerjasama Bisnis Jasa Kepelabuhanan

Baca: Dua Hari Listrik Batam Byar Pet, Warga Batam Mulai Resah

Mereka menolak rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam menyerahkan perombakan dan pengelolaan Pelabuhan Batuampar ke PT Pelindo II.

Ketua APBMI Batam, Crimson Sitanggang mengaku kecewa karena tidak  dilibatkan dalam rencana penataan kembali Pelabuhan Batuampar.

Eriansyah mengatakan, penolakan asosiasi pengusaha pelabuhan terhadap Pelindo II  dan ancaman untuk menghentikan kegiatan operasional  tidak lebih dari sebuah tindakan yang memikirkan kepentingan mereka sendiri.

Anggapan bahwa dilibatkannya Pelindo merupakan upaya menyingkirkan asosiasi pengusaha pelabuhan lokal sangat tidak beralasan.

“Pemerintah pasti tidak berniat menyingkirkan. Justru nanti mereka akan diajak kerja bareng,” ungkap Eriansyah.

Anggota Komisi VII DPR yang membawahi lingkup kerja bidang Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup Riduan Hisyam mengatakan, semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha logistik di Batam harus menghilangkan sikap ego sektoral, dan melihat kepentingan dari sisi skala yang lebih luas yakni bangsa dan negara.

“Penataan wilayah Pelabuhan dilakukan lintas sektoral, dan tidak terlepas dari masalah Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata  anggota dewan dari Partai Golkar ini.

Ia menambahkan, dalam hal ini diperlukan sikap bijaksana dari semua pihak agar perbedaan pendapat bisa diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan satu sama lain.

“Kuncinya, jangan saling ngotot atau ngeyel. Ibaratnya, kalau kita ingin menangkap ikan, jangan sampai airnya keruh,” katanya.